Oleh: Fadlan Hafiz.S.Pd
Mahasiswa Pascasarjana
Setiap musim penyusunan anggaran, pemerintah mengumumkan hal yang sama: anggaran pendidikan memenuhi amanat konstitusi, yaitu sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Tahun depan tidak berbeda. RAPBN 2027 menetapkan Rp820,9 triliun untuk pendidikan, naik 13,9 persen dari outlook 2026 sebesar Rp720,8 triliun. Dalam rapat paripurna DPR pada 30 September 2026, angkanya dilaporkan menjadi Rp824 triliun.
Angka sebesar itu mudah menimbulkan kesan bahwa pendidikan Indonesia sedang diprioritaskan. Tetapi angka total tidak menjawab pertanyaan yang lebih penting: uang itu mengalir ke mana? Apakah sampai ke papan tulis, atau sebagian besar berhenti di piring makan siang?
Membongkar isi Rp820 triliun
Menurut Nota Keuangan, anggaran pendidikan 2027 disalurkan lewat tiga jalur: belanja pemerintah pusat Rp490,7 triliun, transfer ke daerah Rp277,1 triliun, dan pos pembiayaan Rp53 triliun.
Isinya mencakup bantuan untuk siswa dan mahasiswa serta pembangunan fisik:
Program Sasaran 2027
Program Indonesia Pintar (PIP) 22,1 juta siswa
KIP Kuliah 1,1 juta mahasiswa
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 54,2 juta siswa
BOP PAUD 6,3 juta peserta didik
Tunjangan profesi guru non-PNS 1,3 juta guru
Renovasi sekolah dan madrasah 12.215 unit
Sekolah Rakyat 100 baru, 166 beroperasi
Sekolah Unggul Garuda 7 sekolah
Makan Bergizi Gratis (MBG) 60,6 juta penerima, sekitar Rp240 triliun
Program lain di daftar itu bernilai puluhan hingga ratusan triliun rupiah, tetapi MBG berdiri sendiri sebagai pos tunggal terbesar. Dengan hitungan kasar, Rp240 triliun dari Rp820,9 triliun berarti sekitar 29 persen, atau hampir sepertiga dari seluruh anggaran pendidikan.
Dua perbandingan yang bikin berpikir
Untuk memahami skalanya, ada dua perbandingan sederhana. Keduanya hitungan kasar dari angka yang dipublikasikan pemerintah, bukan angka resmi, jadi gunakan sebagai gambaran.
* Pertama, pagu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada 2027 pagunya Rp61,1 triliun, sekitar 7 persen dari anggaran pendidikan. Kementerian yang mengurus ratusan ribu sekolah dasar dan menengah itu mengelola dana jauh lebih kecil daripada satu program makan siang. Perbandingan ini tidak sepenuhnya adil, karena dana pendidikan juga mengalir lewat transfer ke daerah dan lembaga lain. Tetapi ia menunjukkan di mana pusat gravitasi anggaran berada.
* Kedua, apa yang terjadi jika MBG dikeluarkan. Presiden menyebut belanja negara 2027 sekitar Rp4.097,2 triliun. Dua puluh persen dari angka itu kira-kira Rp819 triliun, sangat dekat dengan Rp820,9 triliun yang dialokasikan. Bila Rp240 triliun MBG dikeluarkan, sisanya sekitar Rp581 triliun, atau kurang lebih 14 persen dari belanja negara. Artinya, MBG bukan sekadar program yang menumpang di pos pendidikan. Ia ikut menopang tercapainya angka 20 persen itu.
Mahkamah Konstitusi bicara
Persoalan ini sampai ke meja hakim. Pada 30 Juli 2026, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 mengabulkan sebagian permohonan uji materi dan menyatakan pendanaan MBG tidak lagi boleh memakai anggaran pendidikan.
Pertimbangannya mendasar. Dana minimal 20 persen, kata MK, dimaksudkan untuk membiayai komponen utama pendidikan: lembaga pendidikan, tenaga pendidik yang kompeten dan profesional, serta sistem kurikulum yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Memasukkan MBG ke dalamnya dinilai memperluas makna penyelenggaraan pendidikan dan berpotensi bertentangan dengan Pasal 31 UUD 1945. MK juga menilai praktik itu berpotensi menghambat penyelesaian persoalan nyata, seperti sarana dan prasarana sekolah, mutu pembelajaran, serta gaji dan tunjangan guru.
Yang paling jujur dari putusan ini adalah pengakuan MK sendiri. Mahkamah mencatat bahwa bila porsi MBG dikeluarkan dari pos pendidikan, persentase 20 persen dari APBN tidak tercapai. Artinya, kepatuhan terhadap konstitusi selama ini sebagian ditopang oleh pos yang secara hukum dipersoalkan.
Kemenangan yang tertunda
Putusan itu langsung disambut DPR dan banyak pihak. Namun ada catatan besar: larangannya baru berlaku pada penyusunan APBN 2028. APBN 2027, yang sedang dibahas, masih boleh memuat MBG di pos pendidikan.
Kelompok masyarakat sipil seperti MBG Watch mengkritik hal ini. Menurut mereka, putusan itu berpotensi membuka ruang pengalihan anggaran pendidikan hingga mendekati Pemilu 2029. Sementara itu, Komisi X DPR menyatakan belum menerima gambaran konkret dari pemerintah mengenai skema pendanaan pengganti MBG.
Ada dua jalan keluar untuk 2028, dan keduanya tidak ringan:
1. MBG dibiayai dari pos lain. Konsekuensinya, ruang fiskal untuk program lain menyempit atau defisit membesar.
2. Anggaran pendidikan ditambah agar tetap 20 persen tanpa MBG. Berdasarkan hitungan kasar di atas, kebutuhan tambahannya sangat besar.
Menunda persiapan hanya membuat keputusan itu semakin mahal.
Kebutuhan di ruang kelas tidak menunggu
Sementara perdebatan berlangsung di Jakarta, kebutuhan di lapangan tetap ada.
Guru. Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 sempat menghebohkan dunia pendidikan, dengan sorotan pada nasib guru honorer dan kegelisahan sekolah. Skema PPPK paruh waktu yang digulirkan sejak 2025 disambut baik, tetapi kejelasan realisasi anggarannya masih dipertanyakan oleh sejumlah pengamat. Rencana 2027 memang memuat tunjangan profesi untuk 1,3 juta guru non-PNS dan tunjangan bagi 1,7 juta guru ASN di daerah, tetapi ukurannya adalah apakah dana itu cair tepat waktu dan cukup.
Sarana. Renovasi 12.215 sekolah dan madrasah terdengar besar. Namun bagi sekolah yang atapnya bocor hari ini, yang penting adalah kapan gilirannya tiba.
Mutu. OECD merilis hasil PISA 2025 pada 8 September 2026, melibatkan 91 negara dan lebih dari 760 ribu murid sampel. Hasil itu menjadi cermin mutu pembelajaran yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan menambah jumlah penerima bantuan.
Tata kelola. Menteri Abdul Mu’ti sendiri pernah menegaskan bahwa dana pendidikan adalah amanah publik dan data yang akurat adalah syarat kebijakan tepat sasaran. Di saat yang sama, Ketua Komisi X DPR menyuarakan keprihatinan atas dugaan pungli terhadap kepala sekolah terkait program presiden. Besarnya anggaran tidak berarti apa-apa bila bocor di tengah jalan.
Pertanyaan yang pantas diajukan publik
Memperdebatkan MBG bukan berarti menolak anak-anak makan bergizi. Gizi dan pendidikan sama-sama hak anak, dan keduanya layak dibiayai. Yang dipersoalkan adalah kejujuran peruntukan. Bila pos bernama “pendidikan” ternyata sepertiganya berisi program lain, publik kehilangan ukuran untuk menilai seberapa serius negara berinvestasi pada sekolah dan guru.
Beberapa pertanyaan yang layak terus diajukan:
* Berapa persen anggaran pendidikan yang benar-benar menjadi belanja inti: guru, kurikulum, dan sarana belajar?
* Apakah kenaikan 13,9 persen terasa di sekolah, atau terserap program baru?
* Mengapa anggaran 2027 dihitung dari outlook 2026 sebesar Rp720,8 triliun, padahal MK mencatat alokasi 2025 sebesar Rp769,1 triliun? Bila dibandingkan dengan 2025, kenaikannya jauh lebih kecil. Perbandingan ini kasar karena yang satu alokasi dan yang lain outlook, tetapi layak dipertanyakan.
* Apa rencana konkret pemerintah untuk memenuhi 20 persen pada 2028 tanpa MBG?
* Apakah proyek besar seperti Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, yang menyerap dana tidak kecil, sudah diukur dampaknya dibandingkan memperbaiki sekolah yang sudah ada?
Penutup
Rp820 triliun akan terus muncul dalam pidato, spanduk, dan siaran pers. Tetapi anggaran pendidikan yang baik tidak diukur dari angka totalnya, melainkan dari seberapa banyak yang sampai ke tempat belajar: ruang kelas yang layak, guru yang sejahtera, dan murid yang belajar dengan baik. Piring makan siang penting, begitu pula papan tulis. Bangsa yang serius tidak seharusnya memaksa keduanya berebut dari kantong yang sama, atau menyembunyikan perebutan itu di balik satu persentase.
Sumber data: Nota Keuangan dan RAPBN 2027 (pemberitaan 14 Agustus 2026), Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 beserta liputan hukumonline, RRI, dan NU Online, serta siaran Kemendikdasmen. Angka dan perbandingan persentase di atas adalah hitungan kasar dari data tersebut. Sebelum dipublikasikan, cocokkan dengan dokumen resmi APBN 2027, karena angkanya masih bisa berubah.
