Warga Mendukung Peningkatan Akses Jalan Menuju Kavling Melati Sagulung Batam, Jalan Utama yang Berpeluang Meningkatkan Perekonomian Gubernur Ansar Hadiri Rakor Bersama KPK, Perkuat Integritas dan Tata Kelola Pemerintahan Kepri Dompak-Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Jumat (13/11/2026). Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus mendorong pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya mengakselerasi pembangunan daerah secara merata guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau. Berbagai agenda pembangunan strategis terus dilaksanakan secara berkesinambungan, mulai dari proyek strategis pemerintah provinsi lintas tahun anggaran, peningkatan layanan pendidikan dan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah, pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, pengelolaan potensi kelautan dan perikanan, pariwisata, kawasan perbatasan, hingga penyaluran bantuan hibah, bantuan keuangan, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. “Namun demikian, kami menyadari sepenuhnya bahwa seluruh capaian dan proses pembangunan tersebut hanya akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat apabila dilandasi semangat integritas serta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, integritas adalah fondasi utama dalam membangun daerah yang kita cintai ini,” ujar Ansar. Gubernur juga menyampaikan bahwa sinergi Pemerintah Provinsi Kepri bersama pemerintah kabupaten dan kota, KPK RI, serta seluruh pemangku kepentingan telah mendorong berbagai capaian positif pembangunan daerah. Salah satunya terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan III 2026 yang mencapai 7,5 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepri pada posisi pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri pada 2025 mencapai 80,53 poin. Angka tersebut menempatkan Kepri pada peringkat pertama di Sumatera dan ketiga secara nasional. Gubernur menegaskan, berbagai capaian pembangunan tersebut harus diiringi dengan penguatan integritas dan pengawasan agar setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Melalui rapat koordinasi ini, Ansar meminta arahan, evaluasi mendalam, serta bimbingan lebih lanjut dari Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, masukan dari KPK sangat diperlukan sebagai kompas perbaikan, khususnya dalam menyusun rencana aksi penyelamatan keuangan negara yang tepat sasaran, terukur, dan dapat diimplementasikan secara efektif. “Kepada seluruh kepala perangkat daerah yang hadir, saya instruksikan agar mengikuti kegiatan ini secara saksama dari awal hingga akhir. Jadikan setiap catatan evaluasi dan kajian sebagai prioritas perbaikan tata kelola di lingkungan kerja masing-masing demi mewujudkan birokrasi Kepulauan Riau yang berintegritas tinggi dan melayani masyarakat sepenuh hati,” tegasnya. Sementara itu, Kasatgas Korsupgah I.2 KPK RI Uding Juharudin menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK merupakan bagian dari upaya pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan bebas dari praktik korupsi. Ia mengatakan, KPK tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara sistemik sehingga berbagai celah yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dapat diminimalkan. “Kami selalu menyampaikan bahwa dalam rangka koordinasi dan supervisi, kami hadir sebagai pendamping Bapak dan Ibu di daerah. Program-program yang kami bawa bertujuan mendorong perbaikan tata kelola secara sistemik, sehingga celah-celah korupsi dapat dieliminasi,” jelas Uding. Dalam kesempatan tersebut, Uding juga menyampaikan apresiasi terhadap kondisi tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan lima hari kunjungan kerja yang telah dilakukan, Tim Korsupgah KPK RI telah mengunjungi sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan, sebelum melaksanakan rapat koordinasi di Tanjungpinang. Dari hasil kunjungan tersebut, tim KPK melihat sejumlah infrastruktur daerah yang terawat dengan baik, termasuk kondisi jalan di kedua kabupaten tersebut. Hal ini menjadi perhatian tersendiri di tengah kondisi anggaran daerah yang relatif mengalami penurunan. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, serta jajaran Tim Koordinasi dan Supervisi Wilayah I.2 KPK RI. Percepat Pertumbuhan Ekonomi 2027, Wali Kota Lis Perkuat Sinergi dan Kinerja OPD Resmi Dilantik, DPC GAMKI Jakarta Selatan Masa Bakti 2026–2029 Siap Hadirkan Kepemudaan yang Solutif, Kolaboratif, dan Berdampak BP Batam Siapkan 1.900 Titik Penerangan Jalan, Sasar 9 Trase Jalan hingga 2027 BP Batam Dorong Pemulihan Lingkungan dan Kepedulian Sosial melalui Aksi Bersama

Pemko Batam

Amsakar Minta Camat dan Lurah Aktif Turun ke Lapangan, Serap Aspirasi Warga

badge-check


 Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan sambutan saat menghadiri silaturahmi bersama RT, RW, LPM se-Kecamatan Lubuk Baja di Ballroom Hotel AP Premier, Jumat (16/10/2026) malam. Perbesar

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan sambutan saat menghadiri silaturahmi bersama RT, RW, LPM se-Kecamatan Lubuk Baja di Ballroom Hotel AP Premier, Jumat (16/10/2026) malam.

Askaranews.com. Batam-Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengajak jajaran pemerintah dan elemen masyarakat mengedepankan solusi konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan warga. Ia juga meminta camat dan lurah memperkuat komunikasi serta rutin turun ke lapangan untuk memastikan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti.

Pesan tersebut disampaikan Amsakar dalam acara Silaturahmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam bersama RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat se-Kecamatan Lubuk Baja di Ballroom Hotel AP Premier, Jumat (16/10/2026) malam.

Menurut Amsakar, kritik terhadap persoalan di tengah masyarakat perlu disertai gagasan dan langkah penyelesaian yang jelas. Dengan begitu, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan perbaikan nyata, bukan sekadar perdebatan yang tidak produktif.

“Batam tidak membutuhkan orang yang sekadar pandai mencari kekurangan atau kesalahan orang lain. Yang kita butuhkan saat ini adalah orang-orang yang mampu menawarkan alternatif dan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Ia menegaskan, komunikasi dua arah dan silaturahmi yang dilakukan secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui komunikasi tersebut, informasi yang belum jelas dapat diluruskan, sedangkan persoalan di lapangan bisa lebih cepat ditangani.

Amsakar juga menginstruksikan seluruh camat dan lurah di Kota Batam agar lebih aktif menjalin komunikasi dengan RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat di wilayah masing-masing. Menurutnya, perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan harus memahami langsung kondisi warga agar penanganan persoalan dapat dilakukan secara tepat.

Dalam pertemuan itu, Amsakar turut memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam, mulai dari legalisasi lahan Kampung Tua, penyediaan air bersih, hingga pengelolaan sampah.

Terkait legalisasi lahan Kampung Tua, ia menyampaikan bahwa sebanyak 1.450 sertifikat tanah telah diselesaikan. Pemerintah juga terus mengupayakan kepastian hukum atas lahan di kawasan Tanjung Uma, termasuk melalui penyusunan peraturan daerah khusus tentang Kampung Tua.

Persoalan air bersih juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Program percepatan penanganan air bersih di Tanjung Uma ditargetkan rampung pada akhir 2026. Pekerjaan yang direncanakan meliputi interkoneksi pipa dari Sungai Ladi menuju Bukit Permata hingga pengembangan jaringan di dalam kawasan.

Sementara itu, upaya pemulihan pasokan air di Baloi Centre setelah gangguan kelistrikan atau blackout terus dioptimalkan. Pemerintah juga telah memetakan 18 titik rawan pada jaringan distribusi air dan menjajaki pengembangan teknologi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO), yakni pengolahan air laut menjadi air tawar.

Di sektor kebersihan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam merencanakan penguatan armada pengangkutan sampah melalui kerja sama dengan pihak swasta. Pada APBD Perubahan 2026, proyek percontohan skema tersebut direncanakan berlangsung di tiga kecamatan, yakni Sagulung, Batu Aji, dan Sekupang.

Melalui skema itu, armada milik pemerintah daerah diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung pelayanan pengangkutan sampah di wilayah lain, termasuk Kecamatan Lubuk Baja.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan tokoh masyarakat Lubuk Baja menyampaikan apresiasi kepada Amsakar dan Wakil Wali Kota Batam sekaligus ex-officio Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, atas upaya penanganan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.

Apresiasi tersebut mencakup perbaikan jaringan air bersih, penanganan titik banjir, legalisasi lahan di Tanjung Uma, serta pengelolaan sampah. Masyarakat juga menyatakan dukungan terhadap program pembangunan Pemko Batam dan berkomitmen menjaga keamanan, ketertiban, serta kondusivitas lingkungan.

Menutup arahannya, Amsakar menyampaikan salam dari Li Claudia Chandra yang terus mengawal penanganan teknis pemerintahan secara terintegrasi. Ia juga mengapresiasi peran RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Amsakar berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat terus terjaga agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi warga.

“Keberhasilan pembangunan Kota Batam adalah hasil kerja kolektif kita bersama. Mari kita satukan hati dan rapatkan barisan untuk membuat Batam semakin hebat dan sejahtera ke depan,” tutupnya. (Red)

Baca Lainnya

BP Batam Siapkan 1.900 Titik Penerangan Jalan, Sasar 9 Trase Jalan hingga 2027

13 November 2026 - 11:15 WIB

BP Batam Dorong Pemulihan Lingkungan dan Kepedulian Sosial melalui Aksi Bersama

13 November 2026 - 11:10 WIB

Satu Hati, Satu Negeri: Batam Salurkan Donasi Bencana NTT Rp4,82 Miliar

13 November 2026 - 10:47 WIB

Parkir Jadi Perhatian, Amsakar-Li Claudia Dorong Pengelolaan Lebih Profesional dan Berkontribusi bagi PAD

13 November 2026 - 10:37 WIB

BP Batam Perkuat Keterbukaan Informasi, Dorong Kepercayaan Publik dan Investasi

12 November 2026 - 14:00 WIB

Trending di Batam