Askaranews.com. Hungaria-Perdana Menteri terpilih Hungaria Peter Magyar menyatakan komitmennya untuk menahan Perdana Menteri penjajah Israel Benjamin Netanyahu apabila yang bersangkutan menginjakkan kaki di wilayah negaranya. Sikap tersebut berkaitan dengan kewajiban Hungaria sebagai anggota Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Magyar menegaskan bahwa pemerintahannya akan tetap mempertahankan keanggotaan Hungaria di ICC dan membatalkan langkah penarikan diri yang sebelumnya diinisiasi oleh pemerintahan terdahulu. Ia juga menilai bahwa setiap negara anggota memiliki tanggung jawab untuk menjalankan keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut.
Pernyataan ini muncul seiring adanya surat perintah penangkapan dari ICC terhadap Netanyahu, yang dikeluarkan atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang serta pelanggaran kemanusiaan terkait konflik di Gaza. Sebagai bagian dari komunitas negara anggota, Hungaria secara prinsip diwajibkan mematuhi keputusan tersebut.
Sebelumnya, di bawah kepemimpinan Viktor Orban, Hungaria mengambil langkah berbeda dengan tidak menindaklanjuti perintah penangkapan tersebut ketika Netanyahu berkunjung ke Budapest. Bahkan, pemerintah saat itu sempat mengumumkan rencana keluar dari ICC, yang secara tidak langsung memberikan perlindungan diplomatik terhadap Netanyahu.
Magyar, yang memenangkan pemilu dan dijadwalkan mulai menjabat pada awal Mei, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan diubah. Ia menargetkan penghentian proses keluar dari ICC dan memastikan Hungaria tetap berada dalam kerangka hukum internasional.
Ketika dimintai tanggapan mengenai kemungkinan kunjungan Netanyahu di masa mendatang, Magyar memberikan pernyataan tegas
“Saya telah menjelaskan hal ini kepada Perdana Menteri Israel juga … pemerintah Tisza (partai yang dipimpin Magyar-red) memiliki niat kuat untuk menghentikan ini dan memastikan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota ICC,” pungkasnya.
Ia kemudian menambahkan “Jika suatu negara adalah anggota ICC dan seseorang yang diburu oleh ICC memasuki wilayah kami, maka orang tersebut harus ditahan.” tambahnya.
Meski demikian, penerapan surat perintah ICC tidak selalu berjalan seragam di semua negara. Sejumlah negara lain memiliki pandangan berbeda terkait kewajiban tersebut, terutama ketika berhadapan dengan aturan internasional lain seperti kekebalan diplomatik.
