Askaranews.com. Jakarta-Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mendukung gagasan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar Indonesia memiliki kemampuan membangun sistem penilaian dan pemeringkatan pasar modal secara mandiri. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari penguatan kedaulatan ekonomi nasional, sekaligus mendorong reformasi pasar modal yang lebih transparan, kredibel, kompetitif, dan mampu bersaing di tingkat global. Senin, 26//10/26
Bamsoet menegaskan, rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market harus disikapi secara rasional, proporsional, dan penuh kepercayaan diri. Indonesia tidak perlu bereaksi berlebihan, tetapi juga tidak boleh mengabaikan persoalan transparansi, tata kelola, dan integritas pasar modal yang menjadi perhatian investor internasional.
“Saya mendukung pemikiran Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahwa Indonesia harus berani membangun sistem penilaian terhadap pasar modalnya sendiri. Sudah saatnya kita memiliki kapasitas, metodologi, dan institusi yang kredibel untuk menilai kekuatan ekonomi serta pasar keuangan nasional secara independen. Kedaulatan ekonomi tidak berarti menutup diri dari penilaian internasional, tetapi memastikan masa depan ekonomi bangsa tidak semata-mata bergantung pada keputusan satu lembaga indeks global,” ujar Bamsoet di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Bamsoet, gagasan Dasco harus dipahami sebagai dorongan untuk memperkuat kapasitas nasional, bukan sebagai ajakan mengabaikan standar internasional. Penilaian domestik yang dibangun melalui metodologi transparan, data objektif, serta pengawasan independen justru dapat menjadi instrumen pembanding sekaligus memperkaya informasi bagi investor.
Sistem tersebut harus memperoleh pengakuan melalui kredibilitas dan kualitas analisis, bukan semata-mata karena statusnya sebagai lembaga nasional. Sebab, membentuk lembaga pemeringkat sendiri tidak otomatis menggantikan peran MSCI sebagai penyedia indeks yang menjadi acuan alokasi investasi global.
“Kita tidak boleh alergi terhadap kritik internasional, tetapi juga tidak boleh kehilangan keberanian menentukan arah pembangunan ekonomi sendiri. Dunia menghormati negara yang memiliki standar dan kredibilitas. Bukan negara yang sekadar menuntut pengakuan, melainkan negara yang mampu membuktikan kualitasnya,” tegas Bamsoet.
MSCI Bukan Kiamat bagi Ekonomi Indonesia
Bamsoet menjelaskan, perubahan klasifikasi MSCI tidak dapat disamakan dengan penurunan peringkat kredit negara atau penilaian terhadap keseluruhan fundamental perekonomian nasional. MSCI terutama menilai kelayakan investasi, aksesibilitas, dan karakteristik pasar saham yang digunakan dalam penyusunan indeks investasi global.
Karena itu, perubahan klasifikasi pasar modal tidak secara otomatis mencerminkan penurunan kemampuan produksi nasional, kekuatan konsumsi domestik, pembangunan infrastruktur, maupun prospek sektor riil.
Meski demikian, dampaknya tetap harus diperhitungkan. Apabila Indonesia benar-benar dikeluarkan dari kelompok Emerging Market, terdapat risiko penyesuaian portofolio investor internasional, tekanan terhadap likuiditas saham, serta berkurangnya aliran dana dari investor yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan.
Bamsoet mengingatkan, pengumuman MSCI pada 15 Oktober 2026 masih berupa konsultasi, dengan tenggat masukan hingga 30 April 2027 dan keputusan akhir paling lambat 30 Juni 2027. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki kesempatan untuk memperlihatkan kemajuan reformasi yang nyata dan terukur.
“Rating MSCI bukanlah kiamat bagi ekonomi Indonesia. Tetapi, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap pesan yang disampaikannya. Justru ini momentum untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu memperbaiki kelemahan, memperkuat fundamental pasar modal, dan membangun kepercayaan investor melalui tindakan nyata. Jangan sampai bangsa sebesar Indonesia kehilangan kepercayaan diri hanya karena satu penilaian eksternal,” kata Bamsoet.
Belajar dari Argentina, Perkuat Kemandirian
Bamsoet mencontohkan pengalaman Argentina yang pada November 2021 direklasifikasi MSCI dari Emerging Market menjadi Standalone Market, antara lain dalam konteks pembatasan pergerakan modal dan hambatan akses investor terhadap pasar keuangannya.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penurunan klasifikasi MSCI bukan berarti seluruh aktivitas ekonomi suatu negara berhenti. Namun, keterbatasan akses investasi, ketidakpastian kebijakan, dan persoalan tata kelola dapat memengaruhi daya tarik pasar modal di mata investor global.
Indonesia harus mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut tanpa menyamakan kondisi kedua negara. Struktur ekonomi, karakter pasar keuangan, kapasitas produksi, dan kekuatan pasar domestik Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang harus menjadi dasar perumusan kebijakan.
Menurut Bamsoet, Indonesia perlu memperkuat fondasi investor domestik, meningkatkan peran dana pensiun dan asuransi sebagai investor institusional jangka panjang, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi yang sehat dan produktif.
Dengan basis investor domestik yang semakin kuat, ketergantungan pasar saham terhadap arus modal asing jangka pendek dapat dikurangi secara bertahap.
“Bangsa yang kuat bukan bangsa yang tidak pernah mengalami tekanan, melainkan bangsa yang mampu mengubah tekanan menjadi kekuatan. Kita tidak perlu memusuhi MSCI, tetapi kita juga tidak boleh menyerahkan seluruh ukuran keberhasilan ekonomi nasional kepada MSCI,” ujar Bamsoet.
Dukung Reformasi OJK dan BEI
Bamsoet juga mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan otoritas terkait untuk mempercepat reformasi tata kelola pasar modal.
Penguatan keterbukaan kepemilikan saham di atas satu persen, transparansi pemilik manfaat akhir atau beneficial ownership, peningkatan persyaratan minimum saham beredar di publik (free float) menuju 15 persen, serta pengawasan terhadap konsentrasi kepemilikan saham harus dilaksanakan secara konsisten.
Di samping itu, pengawasan terhadap dugaan manipulasi harga, perdagangan terkoordinasi, dan praktik yang merugikan investor harus disertai penegakan hukum yang tegas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Bamsoet, penguatan sistem penilaian nasional yang digagas Dasco perlu dikaji secara serius melalui kolaborasi antara pemerintah, OJK, BEI, perguruan tinggi, pelaku industri keuangan, dan lembaga riset independen.
Indonesia juga harus tetap melanjutkan komunikasi konstruktif dengan MSCI dan penyedia indeks global lainnya. Kemandirian penilaian nasional dan pengakuan internasional bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan.
“Kita harus membangun pasar modal yang bukan hanya besar dari nilai kapitalisasinya, tetapi juga bersih dari manipulasi, transparan dalam kepemilikan, kuat dalam likuiditas, dan adil bagi seluruh investor. Kalau fundamental, integritas, dan kredibilitas pasar kita kuat, pengakuan internasional akan lebih mudah diperoleh,” jelas Bamsoet.
Kedaulatan Ekonomi Harus Dibangun dengan Kekuatan Nyata
Lebih jauh, Bamsoet menilai Indonesia perlu menjadikan polemik MSCI sebagai momentum memperkuat arsitektur keuangan nasional dalam mendukung agenda pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pasar modal harus semakin berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, industrialisasi, hilirisasi, transisi energi, penguatan usaha nasional, serta penciptaan lapangan kerja produktif.
Pasar keuangan yang sehat tidak cukup hanya ditunjukkan oleh kenaikan indeks saham. Ukuran yang lebih substansial adalah seberapa besar pasar modal mampu mengalirkan dana menuju investasi produktif, memperkuat perusahaan nasional, dan memberikan manfaat bagi perekonomian rakyat.
Bamsoet menambahkan, pembentukan kemampuan pemeringkatan pasar modal nasional perlu diarahkan untuk melengkapi, bukan sekadar menandingi, ekosistem penilaian global. Kredibilitas nasional harus dibangun melalui disiplin, independensi, dan transparansi.
“Saya sejalan dengan semangat yang disampaikan Sufmi Dasco Ahmad. Indonesia harus berani berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri. Tetapi keberanian itu harus disertai kerja nyata, reformasi kelembagaan, dan keberanian membersihkan praktik-praktik yang merusak kepercayaan investor,” tegas Bamsoet.
Bamsoet menutup dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak dalam perdebatan antara nasionalisme ekonomi dan keterbukaan terhadap investasi global. Keduanya justru harus berjalan beriringan.
“Kedaulatan ekonomi bukan berarti dunia harus mengikuti standar kita. Kedaulatan ekonomi berarti kita memiliki kekuatan untuk menentukan arah sendiri, sekaligus kualitas yang membuat dunia percaya. Jangan takut dinilai oleh dunia. Yang lebih penting, pastikan Indonesia memiliki kemampuan untuk membuktikan nilainya sendiri. Karena harga sebuah pasar bisa ditentukan oleh indeks, tetapi masa depan sebuah bangsa ditentukan oleh kekuatan, integritas, dan kerja keras bangsanya,” pungkas Bamsoet. (Red)
