DPRD Kepri dan Pemprov Sepakati KUA-PPAS APBD 2027, Pendapatan Daerah Diproyeksikan Rp3,44 Triliun Tim Raenald Arzan Sitompul Resmi Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum PB HMI Periode 2027–2029, Usung Gagasan “Epicentrum HMI” Ketum PPP pak Mardiono harus mencontoh kebesaran hati wapres mengundurkan diri dari jabatannya Dua Pemuda Empat Lawang Dilantik Jadi Pengurus DPP BM PAN Warga Mendukung Peningkatan Akses Jalan Menuju Kavling Melati Sagulung Batam, Jalan Utama yang Berpeluang Meningkatkan Perekonomian Warga Mendukung Peningkatan Akses Jalan Menuju Kavling Melati Sagulung Batam, Jalan Utama yang Berpeluang Meningkatkan Perekonomian

Tanjungpinang

Wali Kota Lis: Penataan Regulasi Harus Beri Kepastian bagi Masyarakat

badge-check


 Wali Kota Lis: Penataan Regulasi Harus Beri Kepastian bagi Masyarakat Perbesar

Askaranews.com. Kota Tanjungpinang-Pemerintah Kota Tanjungpinang mulai menata kembali sejumlah regulasi daerah agar lebih relevan dengan perkembangan aturan nasional dan kebutuhan pelayanan masyarakat. Langkah tersebut dituangkan melalui pengajuan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tanjungpinang, Selasa (6/10/2026).

Tiga Ranperda yang diajukan yakni pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut, pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik, serta perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, mengatakan penataan regulasi diperlukan agar aturan yang berlaku di daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi tetap sejalan dengan kewenangan pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan yang terus berkembang.

“Penataan regulasi ini kita lakukan agar aturan daerah tetap selaras dengan perkembangan peraturan, kewenangan pemerintahan, dan kebutuhan pelayanan masyarakat,” ujar Lis.

Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Transportasi Laut dilakukan karena terdapat perubahan kewenangan dan kebijakan di bidang transportasi laut serta penataan sistem pajak dan retribusi daerah. Terlebih, Pemko Tanjungpinang telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar pengaturan pajak dan retribusi daerah.

Dengan demikian, pencabutan perda lama dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih pengaturan sekaligus memberikan kejelasan mengenai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal yang sama berlaku pada Perda Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Non Medik. Regulasi yang dibentuk lebih dari dua dekade lalu tersebut mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang kini telah mengalami perubahan, termasuk Undang-Undang tentang Kesehatan.

“Penyesuaian ini bukan hanya soal perubahan aturan, tetapi bagaimana kebijakan daerah dapat mengikuti kebutuhan masyarakat. Pelayanan kesehatan harus semakin mudah diakses, efektif, efisien, dan berkeadilan,” kata Lis.

Sementara itu, perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan tindak lanjut hasil evaluasi pemerintah pusat. Evaluasi dilakukan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri dan disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.1/5693/Keuda tanggal 9 September 2026.

Lis menyebut perubahan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan pajak dan retribusi di Kota Tanjungpinang memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lis juga berharap pembahasan ketiga Ranperda dapat berjalan konstruktif Melalui sinergi Pemko Tanjungpinang dan DPRD.

“Yang kita bangun bukan hanya aturan, tetapi kepastian. Kepastian bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangan, dan kepastian bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” tegas Lis.

Penataan regulasi tersebut diharapkan menghasilkan aturan yang selaras dengan ketentuan yang berlaku, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat. (Red)

Baca Lainnya

Percepat Pertumbuhan Ekonomi 2027, Wali Kota Lis Perkuat Sinergi dan Kinerja OPD

13 November 2026 - 12:56 WIB

Hadiri Konkerprov I dan Porsenijar PGRI, Weni Harap Dapat Menjaga Kebersamaan Para Guru

12 November 2026 - 16:43 WIB

Kota Tanjungpinang Raih Peringkat Ketiga Terbaik Nasional

11 November 2026 - 18:35 WIB

Pemko Tanjungpinang Dukung Percepatan Layanan Pertanahan Melalui Program PERINTIS 10 Hari

11 November 2026 - 18:30 WIB

Pemko Tanjungpinang Tingkatkan Kompetensi ASN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

11 November 2026 - 18:24 WIB

Trending di Tanjungpinang