Askaranews.com. Batam-Gelombang dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Batam terus bergulir. Namun, rencana aksi pada Minggu, 21 Juni 2026 mendatang justru memicu pertanyaan baru karena melibatkan tenaga pendidik dan peserta didik.
Mobilisasi massa yang dijadwalkan berlangsung pada Ahad pagi itu dikabarkan akan diikuti oleh sejumlah guru dan siswa dari berbagai sekolah. Informasi tersebut pertama kali disampaikan oleh seorang guru kepada Batamnews, Sabtu, 20 Juni 2026.
Guru yang enggan disebutkan namanya itu mengaku khawatir. Pasalnya, ia mendengar para kepala sekolah mendapat arahan dari Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengerahkan guru dan murid mengikuti acara yang disebut sebagai jalan santai, sekaligus aksi dukungan terhadap MBG.
“Guru seharusnya fokus menjalankan tugas pendidikan, bukan menjadi bagian dari mobilisasi massa,” ujarnya dengan nada cemas.
Ia menilai kegiatan itu memiliki muatan politik, sehingga tidak semestinya melibatkan aparatur pendidikan. Kekhawatiran serupa juga datang dari seorang wali murid.
Ia keberatan jika anaknya dilibatkan dalam kegiatan yang beririsan dengan kepentingan politik atau polemik kebijakan publik yang tengah berlangsung.
“Anak-anak seharusnya dilindungi dari kepentingan politik praktis,” kata wali murid itu.
Baik guru maupun wali murid memilih merahasiakan identitas mereka. Mereka takut terhadap dampak yang bisa muncul pada pekerjaan dan keluarga.
Rencana aksi dukungan terhadap MBG ini muncul hanya dua hari setelah Aliansi Mahasiswa Bergerak (AMB) Kota Batam menggelar demonstrasi di DPRD Kota Batam, pada 18 Juni 2026. Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi program MBG yang dinilai menyerap anggaran sangat besar.
Tak berselang lama, ratusan pekerja dan relawan dapur MBG menggelar aksi balasan. Mereka membawa tuntutan berlawanan: mendukung penuh keberlanjutan program dan menolak upaya penghambatan.
Kemunculan aksi pada Minggu ini menunjukkan polemik MBG mulai merembet ke berbagai kelompok masyarakat. Namun, jika informasi pengerahan guru dan siswa benar, situasi ini berpotensi menimbulkan persoalan etik.
Sejumlah kalangan menilai aparatur pendidikan seharusnya netral. Mereka tidak seharusnya dilibatkan dalam aktivitas yang dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap kepentingan politik tertentu.
ingga Sabtu malam, Batamnews masih berupaya meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan. Pesan singkat dan panggilan telepon telah dilakukan, namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.
Batamnews masih berusaha memperoleh klarifikasi dari Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, dan penyelenggara kegiatan. Sebab hingga saat ini, seluruh informasi masih bersumber dari pengakuan sejumlah guru dan wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan. (Red)
