Askranews.com. Ciputat, Tangerang Selatan-Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana melakukan audit secara menyeluruh terhadap semua Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Audit ini rencananya akan dimaksimalkan pada masa libur sekolah.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, S.Hum., usai menghadiri sebuah diskusi di kawasan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (18/6/2024).
“Kami dari Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) mengapresiasi dan mendukung penuh langkah BGN. Mengaudit SPPG di seluruh daerah pada saat libur sekolah adalah keputusan yang sangat strategis dan tepat sasaran,” ujar Hotmartua.
Menurutnya, masa libur sekolah merupakan momentum emas bagi pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola, transparansi, dan efektivitas SPPG tanpa harus mengganggu proses distribusi makanan bergizi kepada para siswa.
“Saat anak-anak sedang libur, operasional dapur dan distribusi otomatis jeda. Ini adalah waktu terbaik bagi tim auditor BGN untuk turun ke lapangan, memeriksa laporan keuangan, hingga kualitas standar operasional tanpa menginterupsi pelayanan,” jelasnya lebih lanjut.
Dugaan Praktik “Jual Beli Titik” dan Sorotan Khusus Pandeglang
Selain memberikan dukungan, GHARIS juga menyampaikan desakan keras kepada BGN agar tidak setengah hati dalam menjalankan tugasnya. Hotmartua menuntut BGN untuk memiliki keberanian ekstra dalam membuka hasil temuan audit tersebut kepada masyarakat luas.
“Kami meminta BGN harus berani memaparkan seluruh hasil temuannya ke publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kami yakin teramat sangat bahwa praktik ‘penjualan titik’ SPPG itu nyata adanya di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum GHARIS tersebut menyoroti satu wilayah yang dinilai sarat dengan kejanggalan dan harus segera ditindaklanjuti. Ia secara spesifik menyebut Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu wilayah yang diduga kuat menjadi lokasi praktik kotor tersebut.
“Kami menduga salah satu praktik jual beli titik ini ada di Pandeglang, yang bahkan disinyalir melibatkan salah satu oknum petinggi bupatinya. Oleh karena itu, wilayah Pandeglang ini harus diprioritaskan oleh BGN untuk diperiksa secara menyeluruh,” ungkap Hotmartua dengan nada peringatan.
Pemenuhan Hak Asasi Anak
Pada penutupnya, Hotmartua kembali mengingatkan bahwa program pemenuhan gizi anak bangsa berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Tata kelola anggaran yang bersih dari korupsi, nepotisme, dan kebocoran harus dikawal dengan ketat.
“SPPG ini adalah ujung tombak program gizi nasional. Uang negara yang mengalir ke sana sangat besar. Audit ini bukan sekadar soal angka, tapi memastikan hak gizi anak-anak kita tidak disunat oleh oknum di daerah,” pungkasnya. (Red)
