Askaranews.com. Jakarta-Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia (DPP PWDPI), M. Nurullah RS, tokoh pers nasional, aktivis Reformasi 1998, dan penggiat media sosial, menuding Singapura sebagai salah satu biang keladi utama pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga pertengahan 2026.
Menurutnya, posisi Singapura sebagai pusat keuangan regional sering dimanfaatkan untuk memainkan pergerakan rupiah, baik melalui spekulasi, aliran dana gelap, maupun instrumen keuangan yang tidak diatur secara transparan.
Tudingan ini disampaikan merujuk pada data historis dan perkembangan pasar keuangan terkini yang menunjukkan keterkaitan erat antara pergerakan rupiah dan aktivitas keuangan di negara tetangga tersebut.
Berikut sejumlah data dan fakta pendukung yang diungkapkan, Pusat Perdagangan NDF yang Berisiko. Singapura merupakan pasar utama perdagangan Non-Deliverable Forward (NDF) rupiah, instrumen keuangan yang sering digunakan untuk spekulasi. Data Bank Indonesia dan Reuters tahun 2012–2013 pernah mengungkap adanya dugaan manipulasi nilai tukar rupiah di pasar ini, yang diperkirakan menyebabkan kerugian cadangan devisa Indonesia mencapai US$3,9 miliar dalam waktu singkat.
“Hingga kini, volume transaksi NDF rupiah di Singapura bahkan sering kali lebih besar daripada transaksi valas rupiah di pasar dalam negeri,” Ungkapnya.
Dia menjelaskan, Aliran Dana Keluar yang Masif
Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa Singapura menjadi tujuan utama aliran dana keluar Indonesia. Sepanjang 2024–Mei 2026, tercatat lebih dari US$28 miliar dana mengalir dari Indonesia ke Singapura, baik secara resmi maupun tidak resmi. Sebagian besar berasal dari laba perusahaan, penghindaran pajak, maupun aset yang disimpan demi keamanan perbankan yang lebih longgar.
“Acuan Harga yang Menguntungkan Diri Sendiri
Sebagian besar penetapan harga minyak dan bahan bakar di Asia merujuk pada Platts Singapore (MOPS). Ketika dolar Singapura menguat, biaya impor BBM Indonesia otomatis membengkak. Sepanjang 2026, rupiah melemah 6,2% terhadap dolar Singapura, lebih tinggi dibandingkan pelemahan terhadap dolar AS, yang langsung menambah beban subsidi energi dan biaya logistik nasional,”kata Ketum PWDPI.
Penggiat media sosial Nurullah juga mwngatakan, empat Berlindung Dana Tak Jelas
Berdasarkan laporan Global Financial Integrity, sekitar 30–40% dana ilegal yang keluar dari Indonesia berakhir di Singapura. Hal ini membuat pasokan rupiah di dalam negeri menipis, sementara permintaan dolar dan mata uang asing lain meningkat, yang secara langsung menekan nilai tukar.
“Singapura memposisikan diri sebagai pusat keuangan bebas aturan ketat, sehingga menjadi tempat persembunyian dana, sarana spekulasi, dan jalan keluar kekayaan negara. Semakin banyak rupiah yang dibawa ke sana atau dipermainkan di pasarnya, semakin lemah posisi kita di pasar sendiri,” tegas Nurullah RS.
Ia menambahkan, jika nilai tukar diatur oleh fundamental ekonomi, maka Singapura tidak akan menjadi faktor utama. Namun faktanya, pergerakan rupiah sering kali dipengaruhi oleh transaksi spekulatif yang berpusat di negara tersebut.
“Kita melihat anehnya: ketika ekonomi Indonesia tumbuh stabil, rupiah tetap saja melemah. Ini karena ada tangan tak terlihat yang memainkannya dari luar, dan pangkal utamanya tidak lain adalah Singapura,” ujarnya.
Ketum PWDPI menilai kebijakan Ekspor Satu Pintu melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2026 yang tengah diterapkan pemerintah menjadi langkah tepat untuk memutus mata rantai kebocoran ini.
“Selama ini banyak ekspor komoditas Indonesia dicatatkan melalui perusahaan cangkang di Singapura dengan harga di bawah pasar (under-invoicing), sehingga devisa tidak masuk sepenuhnya. Dengan satu pintu, aliran uang bisa dipantau dan dicegah agar tidak lari ke luar negeri tanpa kendali,” jelasnya.
Ia juga meminta Bank Indonesia memperketat pengawasan transaksi lintas batas dan membatasi pengaruh pasar Singapura terhadap penentuan kurs rupiah.
“Jangan biarkan nasib mata uang kita ditentukan oleh pedagang valas di negara orang. Kita harus punya kendali penuh atas nilai tukar sendiri,” tegasnya.
Nurullah RS mengingatkan agar pemerintah tetap waspada meski hubungan perdagangan dengan Singapura diperkuat.
“Mereka bisa disebut mitra dagang, tapi jangan lupa mereka juga diuntungkan ketika kita lemah. Singapura makmur sebagian karena menjadi tempat aman bagi uang yang tidak jujur dari negara tetangga,” tandasnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada kerja sama, tapi juga menuntut transparansi.
“Minta Singapura menandatangani perjanjian pertukaran data perbankan secara nyata, bukan sekadar formalitas. Jika mereka bersih, tidak perlu takut dibuka. Jika menolak, berarti ada yang disembunyikan,” pungkasnya. (Red)
