Gubernur Ansar Hadiri HLM TPAKD Kepri 2026, Dorong Penguatan Koordinasi Perluasan Akses Keuangan Persiapan Final, BTN Kepri Moonrun 2026 Siap Digelar Hadiri Pembukaan Latsarmil Komcad ASN, Wagub Nyanyang Harapkan Perkuat Ketahanan Kepri Semarak HJB ke-197, Pemko Batam Gelar Lomba Foto dan Video Reels serta Menulis Feature Berhadiah Rp94,5 Juta Rekomendasi Pemakzulan Gibran Mengemuka dalam Kongres V Rakyat Banten Pemko Batam Kembangkan GRADE ASUH, Lindungi Konsumen dari Pangan Tidak Layak

Batam

Dorongan Otonomi Khusus Ekonomi Batam Menguat, Peran Pemerintah dan DPR Dinilai Krusial

badge-check


 Dedy Wahyudi Hasibuan Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM, Perbesar

Dedy Wahyudi Hasibuan Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM,

AskaraNews.Com. Jakarta-Permasalahan tata kelola kawasan industri di Batam kembali menjadi sorotan menyusul temuan ketidaksinkronan data yang berpotensi memicu kebocoran penerimaan negara. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya integrasi pengawasan serta kompleksitas kelembagaan yang belum berjalan efektif.

 

Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM, Dedy Wahyudi Hasibuan, menilai persoalan Batam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural. Ia menyebut adanya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya pengawasan sebagai faktor utama yang memperlemah akuntabilitas pengelolaan Kawasan. Tuturnya via pers rilisnya pada Sabtu, 11 April 2026 yang dikirim media

 

Menurutnya, kondisi ini dapat dipahami dalam perspektif kapitalisme semu, di mana institusi terlihat kuat secara formal, namun tidak efektif dalam praktik. Situasi tersebut membuka ruang bagi praktik moral hazard dan rent-seeking atau pemburu rente yang berpotensi merugikan keuangan negara.

 

“Ketika kewenangan tidak jelas dan pengawasan lemah, ruang pemburu rente menjadi terbuka. Ini berbahaya bagi iklim investasi dan penerimaan negara,” ujarnya.

 

Ia menegaskan pentingnya penegasan otonomi khusus Batam di bidang ekonomi agar kebijakan seperti FTZ, KEK, dan PSN tidak saling tumpang tindih. Selain itu, pembentukan pengawasan independen yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil dinilai penting untuk memperkuat kontrol yang objektif.

 

Integrasi pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ombudsman Republik Indonesia, serta peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VI dan pemerintah pusat juga dinilai krusial dalam memastikan reformasi berjalan efektif.

 

Di sisi lain, penguatan penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan untuk mencegah dan menindak potensi kerugian negara.

 

Dedy menegaskan bahwa tanpa reformasi menyeluruh, potensi Batam sebagai kawasan strategis tidak akan optimal dan justru berisiko terus dibayangi praktik inefisiensi dan penyimpangan.

Baca Lainnya

Semarak HJB ke-197, Pemko Batam Gelar Lomba Foto dan Video Reels serta Menulis Feature Berhadiah Rp94,5 Juta

10 November 2026 - 18:12 WIB

Pemko Batam Kembangkan GRADE ASUH, Lindungi Konsumen dari Pangan Tidak Layak

10 November 2026 - 10:01 WIB

Luncurkan CERDAS AI, Sekda Batam Dorong Perencanaan Pembangunan Berbasis Data

10 November 2026 - 09:51 WIB

Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo

10 November 2026 - 08:55 WIB

Ulang Tahun Yg Ke 60 Panglima Sulung Dato’ Lukman Hakim Rayakan Dengn Keluarga dan Anggota LMB Kepri Kota Batam

10 November 2026 - 05:41 WIB

Trending di Batam