AskaraNews.com,Natuna-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato Bupati Natuna terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Natuna Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua DPRD Natuna, Rusdi, selaku pimpinan sidang.
Dalam pembukaannya, Rusdi menyampaikan bahwa rapat telah memenuhi kuorum sesuai peraturan, tata tertib, serta mekanisme yang berlaku sehingga sidang dapat dilanjutkan.
Baca Juga
“Berdasarkan ketentuan tata tertib DPRD dan hasil absensi anggota dewan, rapat paripurna dinyatakan kuorum dan dapat dilaksanakan,” ujar Rusdi.
Rapat paripurna turut dihadiri Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati Natuna Cen Sui Lan menyampaikan bahwa LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
“Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat konstitusional yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan daerah,” ujar Cen Sui Lan.
Ia menjelaskan, LKPJ Tahun Anggaran 2025 memuat gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan, capaian pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, hingga kebijakan strategis yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Menurutnya, LKPJ tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen evaluasi penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan ke depan.
Bupati Cen memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah yang menunjukkan perkembangan positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna tahun 2025 meningkat menjadi 78,94, sementara angka kemiskinan menurun menjadi 4,81 persen dan ketimpangan pendapatan juga mengalami perbaikan.
Namun demikian, pemerintah daerah juga mencermati beberapa tantangan, di antaranya tingkat pengangguran yang meningkat menjadi 3,98 persen serta pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi -1,61 persen, khususnya pada sektor non-migas.
“Kondisi ini menjadi perhatian bersama bahwa struktur ekonomi daerah perlu diperkuat agar lebih tangguh dan mampu menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.
Realisasi APBD 2025
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kabupaten Natuna setelah perubahan APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp1,087 triliun dan terealisasi Rp935,55 miliar atau sekitar 86 persen dari target.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp106,28 miliar, pendapatan transfer Rp823,01 miliar, serta lain-lain pendapatan sah sebesar Rp6,24 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1,091 triliun dengan realisasi mencapai Rp929,39 miliar atau 85,11 persen. Bupati mengakui realisasi belanja modal yang masih relatif rendah menjadi perhatian penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
Harapkan Rekomendasi DPRD
Bupati Natuna juga menegaskan pentingnya peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan masukan dan rekomendasi terhadap LKPJ.
“Kami sangat mengharapkan saran dan rekomendasi konstruktif dari DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Natuna, lanjutnya, berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi DPRD secara serius, terukur, dan berkelanjutan.
Ke depan, arah pembangunan Natuna akan difokuskan pada penguatan sektor ekonomi produktif, peningkatan konektivitas wilayah kepulauan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Rapat paripurna berlangsung khidmat dan menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan serta evaluasi kinerja pemerintah daerah demi pembangunan Kabupaten Natuna yang lebih maju dan berdaya saing.
