AskaraNews.com,Jakarta-Rencana besar kerja sama energi antara Indonesia dan Singapura semakin mendekati tahap realisasi. Pemerintah Indonesia menyiapkan kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai pusat industri berbasis energi hijau yang akan mendukung ekspor listrik bersih ke Singapura.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai kawasan industri berteknologi tinggi sekaligus pusat energi hijau baru di Indonesia. Selain mendorong investasi global, proyek ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru di wilayah perbatasan.
Pemerintah Indonesia dan Singapura saat ini masih mematangkan skema kerja sama tersebut. Namun, sebelum ekspor listrik dilakukan, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa pembangunan industri berteknologi tinggi di dalam negeri harus diprioritaskan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Indonesia ingin memanfaatkan potensi energi hijau yang melimpah untuk menarik perusahaan global membangun fasilitas produksi serta pusat teknologi di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.
Menurutnya, kawasan industri di wilayah Kepulauan Riau kini sudah hampir memasuki tahap finalisasi.
“Saya sudah mendapat laporan bahwa kawasan industri sudah hampir final. Nanti kita akan bangun di wilayah Kepulauan Riau (Kepri). Dan ini saya lagi meng-clear-kan. Kalau itu sudah selesai, maka saya pikir ini salah satu kemajuan dalam persiapan,” ungkap Bahlil, belum lama ini.
Lebih lanjut, Tan See Leng menyampaikan bahwa pembahasan teknis terkait proyek kerja sama energi ini telah menunjukkan perkembangan positif.
“Saya rasa sebagian besar diskusi teknikal sudah mengalami kemajuan yang baik,” ujar Tan See Leng, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
Selain membahas ekspor listrik, kedua negara juga menyinggung rencana pengembangan kawasan industri berkelanjutan di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Pemerintah Indonesia menyiapkan skema khusus agar kebutuhan listrik dalam negeri tetap menjadi prioritas utama sebelum listrik diekspor ke luar negeri.
Namun demikian, kerja sama ini tidak hanya fokus pada ekspor energi. Pemerintah juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan teknologi rendah karbon, termasuk teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS).
“Yang menyangkut CCS, aturan-aturannya sudah saya persiapkan. Itu kemudian bisa kita lakukan kolaborasi,” ujar Bahlil.
Sementara itu, sumber listrik yang akan ditawarkan dalam kerja sama ini berasal dari pembangkit energi terbarukan, terutama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Program ini sejalan dengan target pembangunan sistem kelistrikan nasional yang mencapai 100 gigawatt (GW).
Sebagian kapasitas listrik tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Namun, apabila terdapat kelebihan pasokan, listrik tersebut berpotensi diekspor ke negara tetangga seperti Singapura.
Meski demikian, terdapat tantangan yang masih harus diselesaikan. Salah satunya adalah persoalan harga energi hijau yang saat ini masih relatif lebih mahal dibandingkan energi berbasis bahan bakar fosil.
Pada akhir pertemuan, kedua menteri sepakat bahwa kerja sama energi ini menjadi bukti kepemimpinan regional dalam pengembangan energi bersih di kawasan Asia Tenggara.
Dengan dukungan investasi dan teknologi dari Singapura serta sumber daya energi yang melimpah dari Indonesia. Kedua negara optimistis dapat menjadi pemain penting dalam rantai pasok energi hijau global.
Sebagai langkah awal, implementasi kerja sama ini direncanakan melalui proyek percontohan di kawasan Batam, Bintan, dan Karimun. Proyek tersebut diharapkan segera berjalan dalam waktu dekat sebagai realisasi dari tiga nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah ditandatangani kedua negara
