AskaraNews.com,Banjar- Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Banjar mendapat respons positif dari kalangan masyarakat dan aktivitas Banjar Salah satunya Sandi Mardiana Putra. Alih-alih melihatnya sebagai kegagalan, langkah ini dinilai sebagai momentum krusial untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas dan manajemen distribusi pangan.
Aktivis Kota Banjar menyatakan bahwa penghentian ini harus dipandang sebagai upaya “rem darurat” agar program besar ini tidak berjalan di atas fondasi yang rapuh.
Mendukung Evaluasi, Menolak Ketergesaan
Menurutnya, pemenuhan gizi nasional adalah amanat besar yang tidak boleh dikelola dengan manajemen “coba-coba”. Dukungan terhadap penghentian sementara ini didasari oleh kekhawatiran akan standar mutu yang belum konsisten di lapangan.
“Kami mendukung penghentian sementara ini jika tujuannya adalah standarisasi ulang. Lebih baik berhenti sejenak untuk memperbaiki sistem, daripada memaksakan jalan tapi gizi yang sampai ke tangan adik-adik kita di Banjar tidak memenuhi standar atau bahkan tidak higienis. Kita tidak ingin program mulia ini hanya jadi proyek formalitas,” tegas Sandi seorang aktivis tersebut.
Tiga Alasan Logis Dukungan Aktivis
Mahasiswa membedah mengapa penghentian ini dianggap langkah yang bijak secara sosiopolitik:
1. Audit Kelayakan Menu: Aktivis menyoroti perlunya peninjauan kembali komposisi nutrisi. Dengan melihat menu yang ada (nasi, sayur, lauk, buah, dan susu), perlu dipastikan apakah nilai kalorinya sudah sesuai dengan anggaran yang dialokasikan negara.
2. Transparansi Vendor dan Logistik: Penghentian ini harus digunakan untuk memeriksa apakah rantai pasok sudah melibatkan petani dan peternak lokal di Kota Banjar secara maksimal, atau hanya menguntungkan segelintir korporasi besar.
3. Sistem Kontrol Higienitas: Mengingat skala distribusi yang masif, sistem keamanan pangan (food safety) harus diperketat sebelum operasional dilanjutkan kembali untuk menghindari risiko kesehatan di kemudian hari.
“Kualitas Di Atas Kuantitas”
Sandi mengingatkan bahwa keberhasilan program gizi tidak diukur dari seberapa banyak nasi kotak yang dibagikan, melainkan dari dampak jangka panjang terhadap penurunan angka stunting.
“Jangan hanya mengejar target statistik distribusi. Kami di pihak mahasiswa akan mendukung penuh jika BGN berani melakukan potong kompas terhadap birokrasi yang menghambat kualitas. Penghentian ini harus menghasilkan standar operasional (SOP) yang lebih transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Kesimpulan
Sandi berharap masa penghentian sementara ini tidak berlarut-larut tanpa progres. Mereka menuntut BGN untuk memaparkan hasil evaluasi tersebut kepada publik sebelum nantinya SPPG di Kota Banjar resmi dibuka kembali dengan standar yang lebih baik.
