Gubernur Ansar Wacanakan Pertandingan Olahraga Antarkabupaten Gubernur Ansar Tutup Piala Gubernur dan Wagub Kepri 2026 di Anambas, Desa Ladan Raih Juara I Tonico Angga: Penyadapan Presiden Ancaman Serius Bagi Kedaulatan Negara Pemko Batam Luncurkan BALAPAN BUMIL, Percepat Pendataan dan Pemantauan Ibu Hamil Perlawanan Rakyat: Pelajaran dari Pemilu Sela Amerika Maknai Hari Pahlawan dengan Memperkuat Persatuan, Menjaga Demokrasi, dan Kondusivitas Bangsa

Nasional

Tonico Angga: Penyadapan Presiden Ancaman Serius Bagi Kedaulatan Negara

badge-check


 Tonico Angga: Penyadapan Presiden Ancaman Serius Bagi Kedaulatan Negara Perbesar

Askaranews.com. Jakarta-Ketua Umum Gerakan Pemuda Muslim Indonesia (GPMI), Tonico Angga, menyampaikan pernyataan sikap terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara.

Tonico menegaskan, dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara bukan sekadar pelanggaran privasi, tetapi ancaman langsung terhadap kedaulatan negara, keamanan nasional, dan wibawa institusi kepresidenan.

“Penyadapan terhadap Presiden adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Siapa pun pelakunya, tanpa pandang bulu, harus diusut tuntas dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ujar Tonico dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).

Ia meminta Kapolri untuk melakukan penyidikan secara profesional, transparan, dan independen, serta membuka secara terang-benderang siapa saja pihak yang terlibat, termasuk pihak yang memerintahkan maupun yang menyediakan perangkat penyadapan.

Menurut Tonico, perangkat penyadapan yang dibeli dengan anggaran negara seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa, bukan untuk memata-matai Kepala Negara, menteri, tokoh politik, maupun aktivis.

“Jangan sampai kasus ini berhenti di level pelaku lapangan. Dalang dan aktor intelektualnya harus diungkap ke publik,” tegasnya.

Tonico juga mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap seluruh bukti digital, pengamanan barang bukti, serta evaluasi total terhadap sistem dan tata kelola penyadapan di lingkungan kepolisian.

Ia menambahkan, GPMI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reformasi dan pembenahan institusi penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

“Kami berdiri bersama Presiden dan rakyat Indonesia untuk menjaga demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan negara dari praktik-praktik gelap yang merusak kepercayaan publik,” tutup Tonico.

Kasus dugaan penyadapan ini sebelumnya merebak setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyalahgunaan perangkat LIMS pada periode 2025-2026, dan telah menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka.

Pemulis : Yusuf Wicaksono
Editor    : Redaksi

Baca Lainnya

Resmi Dilantik, Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Habibi Mahabbah Tegaskan Komitmen Kawal Program Prioritas Pemerintah

7 November 2026 - 20:27 WIB

Putra Aceh Rahmat Al Qahhar Kecam Keras Dugaan Penembakan Warga Di Pidie: Darah Kembali Tumpah Di Tanah Aceh, Usut Tuntas

4 November 2026 - 18:47 WIB

PB PII Sampaikan 7 Rekomendasi Strategis dalam RDPU Komisi III DPR RI, Dukung RUU Perampasan Aset yang Berkeadilan

4 November 2026 - 14:26 WIB

Indonesia Darurat Kemanusiaan Dan Ekologi: Istana Sibuk Saling Sikut Kepentingan, Rakyat Dan Alam Menanggung Korban

4 November 2026 - 14:22 WIB

Mabes Polri Geger! Junior Gulung Senior, Tiga Jenderal Terseret Skandal Penyadapan

3 November 2026 - 23:16 WIB

Trending di Nasional