Askaranews.com. Jakarta–Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), staf khusus, dan pejabat struktural akademik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya loyalitas, integritas, kompetensi, serta rekam jejak yang baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menjelaskan bahwa salah satu jabatan strategis yang mengalami pergantian adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri. Menurutnya, posisi tersebut memiliki peran khusus dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kedudukan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri berbeda dengan inspektorat di kementerian lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Itjen Kemendagri mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap inspektorat pemerintah daerah (Pemda), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kita juga memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang dapat melakukan pemeriksaan kepada pemerintahan daerah yang enggak bisa dikerjakan oleh kementerian/lembaga lain [secara] administrasi, kecuali pidana,” terangnya.
Sejalan dengan kewenangan tersebut, Mendagri mendorong Itjen Kemendagri memperkuat koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta komisi lain yang menangani perlindungan anak dan bidang terkait. Ia juga meminta Itjen menjalin hubungan baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan memperkuat sistem pengawasan internal.
Selain itu, Mendagri mendorong pelaksanaan pertemuan rutin secara daring dengan para inspektur daerah guna mempererat koordinasi antara Itjen Kemendagri dan inspektorat daerah. “Mendorong sistem internal, sistem yang sehat birokrasi yang baik, itu juga saya serahkan kepada Itjen. Tugas Itjen itu berat apalagi pembagian wilayahnya dan ada inspektur khusus untuk pemeriksaan,” jelasnya.
Selain menyoroti pengawasan, Mendagri menjelaskan bahwa pergantian pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak, kinerja, dan kontribusi selama mengemban tugas sebelumnya. Salah satu posisi yang menjadi perhatian adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), yang memiliki tugas strategis dalam mendukung berbagai agenda pembangunan desa, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam penempatan staf khusus, Mendagri juga mempertimbangkan pengalaman, rekam jejak, dan kinerja selama menjalankan tugas sebelumnya. Menurutnya, pejabat yang telah memiliki pengalaman panjang serta mampu bersikap tenang dalam menghadapi berbagai persoalan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan menjaga stabilitas organisasi.
Sejalan dengan pertimbangan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa loyalitas merupakan salah satu aspek utama dalam penempatan pejabat yang bekerja langsung dengan pimpinan. Menurutnya, loyalitas perlu berjalan beriringan dengan kompetensi, kemampuan menyelesaikan pekerjaan, serta kemampuan menjaga stabilitas pribadi dan organisasi.
“Saya menyadari bahwa yang benar memang nomor satu loyalitas, yang pinter banyak. Jadi selalu saya tempatkan bahwa semua pemimpin ingin berhasil, dan dia enggak akan mungkin bisa bermain sendiri one man show, enggak akan mungkin. Dia menjadi kuat ketika dia memiliki kelompok, pendukung,” ungkapnya.
Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik terdiri atas Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono; Dirjen Bina Pemdes Bernhard Rondonuwu; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Andi Ony Prihartono; Staf Ahli Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga La Ode Ahmad Pidana Bolombo; serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Benni Irwan. Selain itu, Mendagri juga mengangkat Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Keamanan dan Hukum Sang Made Mahendra Jaya.
Sementara itu, pejabat yang dilantik untuk jabatan struktural akademik adalah Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Yusharto Huntoyungo. Adapun Raden Gani Muhamad ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. (Red)
