Askaranews.com. Palembang-Polemik mengenai istilah “enjoy” yang disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa di tengah kabut asap perlu dilihat secara utuh. Menurut Drh. H. Alfin Suhanda, M.Sc., Direktur Public Health TERAS Indonesia sekaligus alumnus Universitas Gadjah Mada, pilihan kata tersebut memang dapat menimbulkan tafsir berbeda, tetapi konteks dan langkah konkret pemerintah juga perlu menjadi bagian dari penilaian publik.
“Dalam situasi seperti ini, komunikasi pejabat publik memang harus hati-hati. Namun, kita juga perlu melihat konteks pernyataannya secara utuh. Ratu Dewa sudah memberikan klarifikasi bahwa yang dimaksud dengan ‘enjoy’ adalah tetap tenang dan mampu mengendalikan diri dalam menghadapi situasi krisis,” ujar Alfin.
Menurutnya, ketenangan pemimpin dalam situasi krisis merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan.
“Pemimpin tentu harus tenang agar koordinasi dan pengambilan keputusan berjalan baik. Tetapi ketenangan itu harus diikuti dengan tindakan. Jadi, yang perlu dilihat adalah bagaimana pemerintah bekerja menghadapi persoalan di lapangan,” katanya.
Alfin menyebut sejumlah langkah Pemkot Palembang yang dapat dilihat publik. Pemerintah kota menyiagakan enam puskesmas selama 24 jam untuk menangani warga dengan gangguan pernapasan atau gejala ISPA. Pemkot juga mengerahkan 30 armada Damkar setiap hari dan memperkuat koordinasi dengan BPBD, TNI, Polri serta unsur masyarakat dalam penanganan karhutla.
Selain itu, Pemkot memperkuat layanan bagi warga terdampak kualitas udara, membagikan masker terutama kepada kelompok rentan, melakukan penyiraman sejumlah ruas jalan, serta menyiapkan penyesuaian kegiatan belajar ketika kondisi udara tidak memungkinkan untuk aktivitas luar ruang.
“Artinya, ada pekerjaan konkret yang sedang dilakukan. Tentu langkah-langkah tersebut tetap perlu dievaluasi dan ditingkatkan sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Tetapi publik juga perlu melihat keseluruhan respons pemerintah, tidak hanya satu istilah,” ujarnya.
Alfin menambahkan, persoalan kabut asap juga membutuhkan koordinasi lintas daerah karena dampaknya tidak berhenti pada batas administratif Kota Palembang.
“Karena itu, energi pemerintah dan masyarakat sebaiknya diarahkan pada penanganan karhutla, perlindungan kesehatan, serta koordinasi lintas wilayah. Polemik komunikasi tetap penting sebagai evaluasi, tetapi keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (Red)
