Gubernur Ansar Hadiri HLM TPAKD Kepri 2026, Dorong Penguatan Koordinasi Perluasan Akses Keuangan Persiapan Final, BTN Kepri Moonrun 2026 Siap Digelar Hadiri Pembukaan Latsarmil Komcad ASN, Wagub Nyanyang Harapkan Perkuat Ketahanan Kepri Semarak HJB ke-197, Pemko Batam Gelar Lomba Foto dan Video Reels serta Menulis Feature Berhadiah Rp94,5 Juta Rekomendasi Pemakzulan Gibran Mengemuka dalam Kongres V Rakyat Banten Pemko Batam Kembangkan GRADE ASUH, Lindungi Konsumen dari Pangan Tidak Layak

Nasional

Surya Paloh Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, NasDem Siap Hadapi Risikonya

badge-check


 Surya Paloh Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, NasDem Siap Hadapi Risikonya Perbesar

Askaranews.com. Jakarta-Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan menjadi 7 persen, Usulan itu disampaikan di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Surya mengatakan NasDem mendorong kenaikan ambang batas untuk mempersempit jumlah partai politik yang masuk DPR. Menurut dia, penyederhanaan partai di parlemen dinilai dapat membuat proses demokrasi lebih efektif.

“NasDem mendorong selected party agar demokrasi lebih efektif,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu, 19 September 2026.

Usulan tersebut tetap disampaikan meski Surya mengakui elektabilitas NasDem dalam sejumlah survei berada di kisaran 4 persen. Artinya, jika angka 7 persen benar-benar diterapkan, NasDem juga menghadapi kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kursi DPR.

Surya menyebut sikap tersebut sebagai pilihan politik partainya dalam melihat kepentingan sistem demokrasi secara lebih luas.

“Kalau hasilnya berbeda, suara terbanyak tetap menentukan,” ujarnya.

Ia juga meminta pembahasan revisi UU Pemilu menjadi salah satu prioritas karena aturan tersebut berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Surya berharap pembahasan dapat diselesaikan lebih cepat.

Saat ini, ketentuan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menetapkan ambang batas minimal 4 persen suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi DPR.

Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan norma tersebut konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, dengan catatan besaran ambang batas perlu diubah berdasarkan sejumlah pertimbangan yang ditetapkan MK.

Karena itu, angka baru parliamentary threshold menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

Pandangan partai politik sejauh ini belum seragam. Gerindra menyatakan mendukung angka 5 persen. PDIP juga menilai 5 persen sebagai angka yang dapat digunakan untuk penyederhanaan partai. Sementara PAN menyatakan keberatan apabila ambang batas dinaikkan di atas 4 persen karena menilai ada persoalan terkait putusan MK.

Perbedaan tersebut membuat pembahasan angka ambang batas masih terbuka. Usulan NasDem sebesar 7 persen kini menjadi salah satu angka yang ikut diperdebatkan dalam penyusunan aturan Pemilu mendatang. (Red)

Baca Lainnya

Wapres Gibran Ajukan Pengunduran Diri kepada Prabowo

10 November 2026 - 08:55 WIB

Ketua Umum Pimpinan Pusat PRIMA DMI: Penyadapan Presiden Ancaman Serius Bagi Kedaulatan Negara

9 November 2026 - 15:50 WIB

Bela Bahlil, M. Adil DPP Gemura Tantang Said Didu Debat Terbuka Soal Dugaan Penyadapan Presiden

9 November 2026 - 07:27 WIB

Resmi Dilantik, Ketua Umum DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah: Komitmen Kawal Program Prioritas Pemerintah

8 November 2026 - 11:15 WIB

Tonico Angga: Penyadapan Presiden Ancaman Serius Bagi Kedaulatan Negara

8 November 2026 - 08:40 WIB

Trending di Nasional