Buka Turnamen Voli Perpat, Amsakar: Batam Maju Berkat Kebersamaan Gelar Webinar International Hari Pahlawan, FORMAD dan IMPAS Aceh Jakarta Raya Dorong Pemuda Rawat Nalar Kebangsaan Sinergi untuk Daerah Menuju Indonesia Maju GHARIS Dukung Yusril Ihza Mahendra Jadi Wapres Pengganti, Yakin Mampu Bantu Presiden Bangun Keharmonisan Bernegara Batam Ukir Prestasi di Tingkat Nasional, Erlita Perkuat Gerakan Gemar Makan Ikan LMB Kepri Siapkan Advokasi Dugaan PHK Sepihak Eks Karyawan Outsourcing Perusahaan Leasing di Batam Dewi Ansar Kukuhkan Pengurus YKI Natuna, Perkuat Edukasi dan Pencegahan Kanker

Nasional

Surya Paloh Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, NasDem Siap Hadapi Risikonya

badge-check


 Surya Paloh Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, NasDem Siap Hadapi Risikonya Perbesar

Askaranews.com. Jakarta-Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikkan menjadi 7 persen, Usulan itu disampaikan di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Surya mengatakan NasDem mendorong kenaikan ambang batas untuk mempersempit jumlah partai politik yang masuk DPR. Menurut dia, penyederhanaan partai di parlemen dinilai dapat membuat proses demokrasi lebih efektif.

“NasDem mendorong selected party agar demokrasi lebih efektif,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu, 19 September 2026.

Usulan tersebut tetap disampaikan meski Surya mengakui elektabilitas NasDem dalam sejumlah survei berada di kisaran 4 persen. Artinya, jika angka 7 persen benar-benar diterapkan, NasDem juga menghadapi kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh kursi DPR.

Surya menyebut sikap tersebut sebagai pilihan politik partainya dalam melihat kepentingan sistem demokrasi secara lebih luas.

“Kalau hasilnya berbeda, suara terbanyak tetap menentukan,” ujarnya.

Ia juga meminta pembahasan revisi UU Pemilu menjadi salah satu prioritas karena aturan tersebut berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Surya berharap pembahasan dapat diselesaikan lebih cepat.

Saat ini, ketentuan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu menetapkan ambang batas minimal 4 persen suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan kursi DPR.

Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan norma tersebut konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, dengan catatan besaran ambang batas perlu diubah berdasarkan sejumlah pertimbangan yang ditetapkan MK.

Karena itu, angka baru parliamentary threshold menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan revisi UU Pemilu.

Pandangan partai politik sejauh ini belum seragam. Gerindra menyatakan mendukung angka 5 persen. PDIP juga menilai 5 persen sebagai angka yang dapat digunakan untuk penyederhanaan partai. Sementara PAN menyatakan keberatan apabila ambang batas dinaikkan di atas 4 persen karena menilai ada persoalan terkait putusan MK.

Perbedaan tersebut membuat pembahasan angka ambang batas masih terbuka. Usulan NasDem sebesar 7 persen kini menjadi salah satu angka yang ikut diperdebatkan dalam penyusunan aturan Pemilu mendatang. (Red)

Baca Lainnya

Gelar Webinar International Hari Pahlawan, FORMAD dan IMPAS Aceh Jakarta Raya Dorong Pemuda Rawat Nalar Kebangsaan Sinergi untuk Daerah Menuju Indonesia Maju

22 November 2026 - 14:37 WIB

Apresiasi Peraih Medali Porprov Kepri, Batam Pertahankan Tradisi Juara

18 November 2026 - 16:06 WIB

DPP GPM Apresiasi Sufmi Dasco Ahmad Atas Progres Ruu Perampasan Aset, Alexander Manurung: Dpr Masih Membutuhkan Sosok Debottlenecking di Parlemen

18 November 2026 - 13:44 WIB

DPP GPM Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad Menjadi Wakil Presiden, Dinilai Lebih Dibutuhkan Prabowo di Parlemen

16 November 2026 - 13:38 WIB

Ketum LAM Batam: Gedung LAM Batam bergema dengan GURINDAM 12 dan LANGGAM MELAYU oleh Gen-Z

16 November 2026 - 13:26 WIB

Trending di Batam