Askaranews.com. Jakarta-Pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) diharapkan tidak berhenti pada pergantian figur di tingkat pemerintah pusat. Momentum tersebut dinilai perlu menjadi langkah untuk memperkuat tata kelola keuangan negara agar semakin transparan, efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.(15/9/2026 ).
Ketua Umum Generasi Merdeka Indonesia Emas, Alya Cahya, mengatakan perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan harus dibarengi dengan perspektif baru dalam mengelola kebijakan fiskal nasional.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak semata-mata diukur dari angka pertumbuhan ekonomi maupun indikator makro, tetapi juga dari sejauh mana anggaran negara mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah.
“Pergantian Menkeu harus menjadi momentum untuk melihat pengelolaan keuangan negara secara lebih menyeluruh. Jangan hanya berbicara mengenai angka di pusat, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi,” ujar Alya Cahya.
Pemerataan Harus Menjadi PrioritasAlya menilai pemerataan pembangunan perlu menjadi salah satu perhatian utama dalam kebijakan fiskal pemerintah. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga kebijakan anggaran harus mampu memberikan ruang yang proporsional bagi wilayah yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.
Mulai dari infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga pelayanan publik, menurutnya, seluruh aspek tersebut harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang terintegrasi.
“Jangan sampai terdapat kesenjangan antara kebijakan anggaran di tingkat pusat dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran negara memiliki manfaat dan dampak yang jelas bagi rakyat,” tegasnya.
Desa sebagai Fondasi PembangunanGenerasi Merdeka Indonesia Emas juga memberikan perhatian terhadap pembangunan di tingkat desa. Alya menilai desa merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan nasional yang merata.Karena itu, pengelolaan serta penyaluran anggaran ke desa harus dilakukan secara transparan, terukur, tepat sasaran, dan disertai pengawasan yang kuat.
Menurutnya, anggaran desa harus diarahkan pada program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi, pelayanan publik, serta program pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang.
“Anggaran yang turun ke desa harus benar-benar dirasakan masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian penting agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran dikelola dan untuk apa digunakan,” katanya.
Perkuat Sinergi Pusat, Daerah dan DesaSelain persoalan pemerataan, Generasi Merdeka Indonesia Emas mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.Sinergi tersebut dinilai penting agar perencanaan pembangunan berjalan lebih terintegrasi, sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih program dan penggunaan anggaran.
Alya juga menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme aparatur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelaporan keuangan.Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan ruang yang cukup untuk ikut mengawasi jalannya pembangunan dan penggunaan anggaran publik.
“Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari kepercayaan publik. Ketika masyarakat dapat melihat dan ikut mengawasi, maka pengelolaan anggaran akan semakin memiliki legitimasi di mata rakyat,” ujarnya.Bukan Sekadar Pergantian PejabatAlya berharap kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru mampu menghadirkan perspektif fiskal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan daerah.
Menurutnya, perubahan di tingkat kementerian harus menghasilkan kebijakan yang mampu memperkuat pembangunan daerah, memperhatikan kebutuhan desa, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Yang kita harapkan bukan hanya pergantian pejabat, tetapi adanya perspektif baru dalam mengelola keuangan negara. Anggaran harus menjadi instrumen pemerataan dan kesejahteraan, bukan sekadar angka dalam laporan,” tegas Alya.
Generasi Merdeka Indonesia Emas berharap kebijakan fiskal ke depan semakin mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, sehingga pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Dari desa untuk Indonesia. Keuangan negara harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
