Jakarta– Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) dari berbagai daerah, di antaranya DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Bersih-Bersih Kejaksaan Agung” di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (4/8/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dinilai perlu terus diperkuat demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Sebelum bergerak menuju lokasi aksi, massa berkumpul di kawasan Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Jakarta Selatan. Sekitar pukul 15.35 WIB, peserta aksi melakukan long march menuju Gedung Kejaksaan Agung sambil membawa bendera organisasi, spanduk, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan mahasiswa. Arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami perlambatan karena sebagian ruas jalan digunakan oleh peserta aksi.
Koordinator HIMA PERSIS Banten, Febri Fauzin Bahri, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.
“Aksi ini merupakan ungkapan keresahan kami terhadap berbagai persoalan penegakan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Kami berharap institusi penegak hukum semakin profesional, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Aksi Teatrikal Warnai Demonstrasi
Sesampainya di depan gerbang utama Kejaksaan Agung, massa menggelar aksi teatrikal dengan menghadirkan simbol keranda, kain kafan putih, dan taburan bunga mawar merah sebagai bentuk ekspresi simbolik yang menggambarkan harapan akan lahirnya penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.
Beberapa peserta aksi juga membentangkan spanduk di depan gerbang serta melakukan teatrikal di sekitar area aksi. Situasi sempat memicu perlambatan arus kendaraan, sementara aparat kepolisian melakukan pengamanan guna memastikan aksi berlangsung kondusif.
Di tengah jalannya demonstrasi, sempat terjadi aksi saling dorong antara sebagian peserta aksi dengan aparat keamanan yang berjaga. Namun situasi dapat dikendalikan sehingga kegiatan penyampaian aspirasi tetap berlangsung hingga selesai.
Seruan Penegakan Hukum yang Berkeadilan
Dari atas mobil komando, Ikmal Anshary, yang mewakili kader HIMA PERSIS Banten, menyampaikan orasi yang menekankan pentingnya menjaga integritas lembaga penegak hukum.
“Hari ini kita berdiri bukan karena ingin mencari panggung. Hari ini kita turun ke jalan bukan karena membenci institusi, tetapi karena kami mencintai negeri ini,” serunya di hadapan massa aksi.
Dalam orasinya, Ikmal menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk melemahkan institusi penegak hukum, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tegaknya supremasi hukum di Indonesia.
Ia juga menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum harus dijaga melalui proses hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.
“Negara akan kehilangan kepercayaan publik apabila hukum tidak lagi dipandang mampu menghadirkan keadilan. Karena itu kami membawa satu pesan, hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Hukum harus berdiri tegak di hadapan siapa pun,” tegasnya.
Soroti Independensi Penanganan Perkara
Menjelang berakhirnya aksi, Ketua Umum Pimpinan Pusat HIMA PERSIS, Sholahudin Hasan, menyampaikan pandangan organisasi mengenai pentingnya menjaga independensi dalam penanganan perkara yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, apabila suatu perkara melibatkan pejabat internal lembaga penegak hukum, diperlukan mekanisme yang mampu menjaga objektivitas pemeriksaan agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara.
“Diperlukan keterlibatan lembaga yang memiliki independensi lebih kuat agar proses pemeriksaan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik,” ujarnya dalam orasi.
Lima Tuntutan HIMA PERSIS
Dalam aksi tersebut, PP HIMA PERSIS menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan Kejaksaan Agung sebagai berikut:
1. Menyerahkan penyidikan perkara yang melibatkan Febrie Adriansyah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset serta menyita aset hasil tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum.
3. Mengusut tuntas seluruh pihak yang diduga terlibat dalam jaringan tindak pidana korupsi sesuai proses hukum yang berlaku.
4. Menuntut agar proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat dilakukan secara maksimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Mendesak Jaksa Agung untuk mengambil tanggung jawab atas polemik yang berkembang sebagai bentuk akuntabilitas institusi.
Menjaga Marwah Penegakan Hukum
Selama aksi berlangsung, perwakilan Kejaksaan Agung tidak menemui massa untuk menerima tuntutan secara langsung. Aparat kepolisian tetap berjaga di sekitar gerbang utama Gedung Kejaksaan Agung hingga aksi berakhir.
Setelah menyampaikan orasi dan membacakan pernyataan sikap, peserta aksi menutup rangkaian demonstrasi secara tertib dan kembali menuju titik kumpul semula.
Melalui aksi bertajuk “Bersih-Bersih Kejaksaan Agung”, HIMA PERSIS menyatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi terkait penegakan hukum. Organisasi tersebut menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bertujuan mendorong terwujudnya sistem hukum yang semakin profesional, transparan, akuntabel, serta mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.
Penulis : Ikmal
Editor : Redaksi
