Askaranews.com. Kota Tanjungpinang – Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah mengikuti Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Ruang Rapat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senin (11/05/2026).
Rapat dihadiri Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, beserta jajaran dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
Rakor Nasional ini dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Akhmad Wiyagus, dan dirangkaikan dengan Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi hasil kolaborasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam arahannya, Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi di sekolah sebagai upaya membentuk karakter generasi muda yang jujur dan berintegritas sejak usia dini.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi bertujuan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas, membangun budaya antikorupsi, memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi, serta membekali peserta didik dengan keterampilan untuk menolak dan melawan praktik korupsi.
“Pembentukan karakter paling efektif dimulai sejak PAUD dan SD. Nilai yang ditanamkan sejak dini akan melekat kuat dan menjadi prinsip dalam kehidupan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Republik Indonesia, Setyo Budiyanto, secara resmi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi.
Ia menyampaikan bahwa panduan tersebut dirancang agar mudah dipahami dan aplikatif sesuai jenjang pendidikan, sehingga nilai-nilai antikorupsi tidak hanya dipelajari, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami berharap pemerintah daerah dan satuan pendidikan dapat mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara konsisten sebagai investasi jangka panjang membangun bangsa yang berintegritas,” tegasnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, terkait perkembangan inflasi nasional dan daerah.
Ia menyampaikan bahwa terdapat empat komoditas utama yang menjadi perhatian, yaitu beras, gula, bawang merah, dan cabai. Kenaikan harga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan, distribusi, stok nasional, serta faktor iklim dan musim kemarau.
Pemerintah pusat mendorong langkah mitigasi melalui optimalisasi cadangan, penguatan distribusi, pemantauan stok, serta kerja sama antar daerah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kota Tanjungpinang, Elfiani Sandri, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang siap menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi daerah.
“Pemko Tanjungpinang akan terus melakukan pemantauan harga, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, serta menyiapkan langkah konkret guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan dukungan penuh terhadap peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Tanjungpinang
Sumber: MC TPI
Redaksi: JKH
Editor : AKM
