AskaraNews.Com. Banjar-Pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sejumlah desa di Kota Banjar menuai kritik tajam. Aktivis mahasiswa Kota Banjar, Sandi M. Putra, menengarai adanya kegagalan sistemik dalam proses tahapan pemilihan yang dinilai jauh dari prinsip demokrasi yang sehat dan edukatif.
Dua persoalan utama yang menjadi sorotan adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat serta tingginya biaya politik yang dikeluarkan oleh para calon, yang kini polanya mulai menyerupai pemilihan legislatif (Pileg).
Sosialisasi yang Setengah Hati
Menurut Sandi, banyak warga di tingkat akar rumput yang bahkan tidak mengetahui kapan dan bagaimana proses pemilihan BPD di wilayahnya berlangsung. Kurangnya keterbukaan informasi ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak konstitusi warga desa.
“Kami melihat ada kesan tertutup dalam pelaksanaan ini. Sosialisasi tidak masif, sehingga partisipasi masyarakat hanya sebatas formalitas. Padahal, BPD adalah lembaga strategis sebagai penyeimbang kinerja Kepala Desa,” ujar Sandi M. Putra dalam keterangan persnya.
Fenomena “Pileg Desa” dan Money Politics
Hal yang paling memprihatinkan, lanjut Sandi, adalah munculnya fenomena di mana para calon anggota BPD rela menggelontorkan uang dalam jumlah fantastis demi meraih kursi. Pola kampanye yang transaksional ini dinilai merusak tatanan demokrasi di level desa.
“Sangat ironis, pemilihan BPD yang seharusnya menjadi ajang pengabdian justru berubah menjadi kontestasi ‘adu isi dompet’. Para calon menghabiskan uang layaknya sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (DPRD). Ini preseden buruk bagi regenerasi kepemimpinan di Banjar,” tegasnya.
Tuntutan Terhadap Pemerintah Kota dan DPMD
Atas temuan tersebut, Sandi mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Banjar serta pihak terkait untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan pemilihan BPD tahun ini.
Poin-poin tuntutan yang disampaikan antara lain:
Evaluasi Kinerja Panitia: Meminta transparansi mengenai anggaran sosialisasi yang digunakan oleh panitia pemilihan di tingkat desa.
Pengawasan Ketat: Mendorong adanya regulasi atau pengawasan yang mampu menekan politik uang dalam pemilihan lembaga desa.
Edukasi Politik: Mengembalikan marwah BPD sebagai lembaga representasi masyarakat, bukan sekadar jabatan yang bisa dibeli.
“Jika kondisi ini dibiarkan, maka anggota BPD yang terpilih nantinya bukan mereka yang memiliki kapasitas dan integritas, melainkan mereka yang hanya memiliki modal finansial. Kota Banjar butuh pemimpin desa yang kritis dan solutif, bukan yang sekadar ingin balik modal,” pungkas Sandi.
