GHARIS Dukung Yusril Ihza Mahendra Jadi Wapres Pengganti, Yakin Mampu Bantu Presiden Bangun Keharmonisan Bernegara Batam Ukir Prestasi di Tingkat Nasional, Erlita Perkuat Gerakan Gemar Makan Ikan LMB Kepri Siapkan Advokasi Dugaan PHK Sepihak Eks Karyawan Outsourcing Perusahaan Leasing di Batam Dewi Ansar Kukuhkan Pengurus YKI Natuna, Perkuat Edukasi dan Pencegahan Kanker Wagub Nyanyang Hadiri Festival Seni Bela Diri Kepri 2026, Dimeriahkan Pertunjukan Bela Diri Shaolin hingga Pertunjukan Kembang Api Amsakar Gesa Perbaikan Jalan Trans Barelang-Tanjung Banun, Pastikan Akses Warga Lancar

Banten

GHARIS Dukung Yusril Ihza Mahendra Jadi Wapres Pengganti, Yakin Mampu Bantu Presiden Bangun Keharmonisan Bernegara

badge-check


 GHARIS Dukung Yusril Ihza Mahendra Jadi Wapres Pengganti, Yakin Mampu Bantu Presiden Bangun Keharmonisan Bernegara Perbesar

Askaranews.com. Tanggerang Selatan-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (DPP GHARIS) menyatakan dukungan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, untuk diusulkan sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Sikap tersebut dituangkan dalam naskah pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum DPP GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, dan Sekretaris Jenderal, Dede Riyanto, pada Minggu (22/11/2026).

Dukungan ini disampaikan sehari setelah Yusril menyatakan secara pribadi siap apabila diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kursi Wakil Presiden kosong sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November lalu.

Sesuai konstitusi, MPR akan memilih wakil presiden baru dari dua nama yang diusulkan Presiden dalam sidang paripurna yang dijadwalkan pada 9 Desember 2026, dengan batas penyerahan nama pada 25 November.

Ketua Umum DPP GHARIS, Hotmartua Simanjuntak, mengatakan bahwa GHARIS memandang Yusril sebagai sosok langka yang mewakili dua arus besar bangsa sekaligus.

“Pak Yusril tumbuh dari tradisi Islam modernis, putra aktivis Masyumi dan pendiri Partai Bulan Bintang. Namun, beliau juga mengabdi kepada presiden dari latar politik yang berbeda-beda, dari Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, hingga Pak Prabowo.

Beliau representasi golongan Muslim sekaligus golongan nasionalis. Kesetiaannya bukan pada kubu, melainkan pada konstitusi,” ujar Hotmartua.

Menurut Hotmartua, jiwa kenegarawanan Yusril telah teruji sejak masa transisi 1998, ketika keahlian tata negaranya turut membuat peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada B.J. Habibie berlangsung konstitusional dan damai.

Ia juga menyinggung sejumlah fondasi hukum Reformasi yang lahir ketika Yusril menjabat menteri, mulai dari Undang-Undang Pengadilan HAM, undang-undang yang melahirkan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga penandatanganan Konvensi PBB Menentang Korupsi pada 2003.

Sebagai advokat, Yusril pun tercatat memenangkan pengujian di Mahkamah Konstitusi yang memperluas hak setiap tersangka untuk menghadirkan saksi yang meringankan.

“Kami percaya Pak Yusril mampu membantu Presiden membangun keharmonisan bernegara. Di tengah suasana politik setelah mundurnya wakil presiden, bangsa ini membutuhkan figur yang menguasai tata negara, mampu merekatkan hubungan antarlembaga, dan bisa menjembatani umat dengan kalangan kebangsaan.

Kursi wakil presiden tidak semestinya diisi semata berdasarkan hitungan kursi partai,” kata Hotmartua.

Meski menyatakan dukungan, GHARIS menegaskan bahwa sikapnya bukan cek kosong. Dalam naskah pernyataan sikapnya, organisasi ini juga mengulas sejumlah catatan kritis atas rekam jejak Yusril, termasuk pernyataannya pada Oktober 2024 mengenai Peristiwa 1998 yang kemudian ia klarifikasi.

Sebagai organisasi hak asasi manusia, GHARIS menilai ukuran yang sesungguhnya adalah keberpihakan nyata kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kami mendukung, tetapi kami juga akan mengawal. Siapa pun yang nanti dipilih MPR, kami ingin penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu, pemberantasan korupsi, dan perlindungan kebebasan sipil menjadi agenda nyata wakil presiden yang baru,” tegas Hotmartua.

GHARIS juga meminta tim verifikasi MPR memeriksa seluruh persyaratan calon, termasuk dokumen pendidikan, secara ketat dan terbuka bagi siapa pun yang diusulkan Presiden.

Organisasi ini menyatakan menghormati sepenuhnya hak Presiden dalam menentukan dua nama yang akan diajukan serta kewenangan MPR untuk memilih. GHARIS juga mengajak masyarakat sipil menyampaikan aspirasi secara damai dan bermartabat.

—

TENTANG GHARIS

Gerakan Hak Asasi dan Reformasi Indonesia Sejahtera (GHARIS) adalah perkumpulan berbadan hukum yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Banten, disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0008092.AH.01.07.TAHUN 2024.

GHARIS bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia, antikorupsi, akuntabilitas pemerintahan, pendampingan hukum, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

NARAHUBUNG

Sekretariat DPP GHARIS
📞 0896-4651-4009
✉️ gharisindonesia@gmail.com

Baca Lainnya

Perkuat Sinergi dengan Pemkot Serang, Wanita Islam Jalani Verifikasi Lapangan SKT oleh Kesbangpol

20 November 2026 - 12:24 WIB

Rekomendasi Pemakzulan Gibran Mengemuka dalam Kongres V Rakyat Banten

10 November 2026 - 10:50 WIB

Tekanan Anggaran Bayangi Pemerintahan Robinsar, Honor RT/RW Belum Mengalami Kenaikan

7 November 2026 - 15:13 WIB

Serang Diguyur Racun B3 Genesis: LBH Peradi Minta Jaksa Agung Turun Tangan

31 Oktober 2026 - 15:05 WIB

Milad ke-33 MAN 1 Cilegon, Kakanwil Kemenag Banten Dorong Peningkatan Kompetensi Siswa

21 Oktober 2026 - 12:36 WIB

Trending di Banten