Askaranews.com. Jakarta-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Marhaenis (DPP GPM) melalui Wakil Ketua Bidang Politik dan Keamanan, Alexander Manurung, menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, atas progres pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang kini telah memasuki tahapan penting untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rabu, 18/11/26.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul keputusan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu, 18 November 2026, yang menyepakati agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II melalui Rapat Paripurna terdekat untuk diambil keputusan menjadi undang-undang.
Menurut Alexander Manurung, perkembangan ini merupakan sinyal positif bagi upaya pembenahan sistem penegakan hukum di Indonesia. RUU Perampasan Aset telah lama menjadi perhatian publik dan dinilai memiliki arti strategis dalam memperkuat instrumen negara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.
“Kami dari DPP Gerakan Pemuda Marhaenis mengapresiasi langkah dan progres yang ditunjukkan DPR RI, khususnya peran Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasco Ahmad, dalam mengawal proses pembahasan RUU Perampasan Aset hingga mencapai tahapan penting seperti sekarang. Ini merupakan perkembangan yang patut diapresiasi, mengingat masyarakat sudah cukup lama menantikan hadirnya regulasi yang mampu memperkuat pemberantasan tindak pidana melalui mekanisme perampasan aset yang memiliki dasar hukum jelas,” ujar Alexander.
Lebih lanjut, Alexander menilai bahwa perkembangan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa DPR RI masih membutuhkan figur kepemimpinan yang mampu menjalankan fungsi debottlenecking di dalam parlemen. Dalam konteks kelembagaan, debottlenecking merupakan kemampuan mengurai hambatan, menjembatani perbedaan pandangan, serta mendorong proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dibutuhkan masyarakat tidak terjebak dalam kebuntuan politik maupun birokrasi.
“Menurut saya, DPR RI masih membutuhkan Pak Sufmi Dasco Ahmad sebagai sosok debottlenecking di parlemen. Beliau memiliki peran strategis dalam membantu mengurai berbagai hambatan, membangun komunikasi antarkekuatan politik, serta mendorong proses perumusan kebijakan agar dapat berjalan lebih efektif. Kita membutuhkan pimpinan parlemen yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu memastikan setiap proses legislasi memiliki arah dan kemajuan yang jelas,” tegas Alex.
Ia menambahkan, dinamika politik di parlemen merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam sistem demokrasi. Perbedaan kepentingan, pandangan fraksi, serta pertimbangan pemerintah sering kali menjadi bagian dari proses panjang pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan komunikasi politik dan kepemimpinan yang dapat mempertemukan berbagai kepentingan tanpa mengesampingkan substansi kebijakan.
Alexander juga mengingatkan bahwa keberhasilan membawa RUU Perampasan Aset ke Rapat Paripurna tidak boleh berhenti pada pencapaian prosedural semata. Pengesahan undang-undang tersebut harus diikuti dengan substansi regulasi yang kuat, kepastian hukum, transparansi, serta mekanisme pengawasan yang memadai.
Menurutnya, regulasi perampasan aset harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Prinsip perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap hak milik yang sah, serta proses hukum yang adil harus menjadi bagian penting dalam implementasinya.
“Jangan sampai kita hanya mengejar pengesahan sebuah undang-undang, tetapi melupakan kualitas substansinya. RUU Perampasan Aset harus benar-benar menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memberantas kejahatan dan memulihkan aset negara, bukan justru membuka ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara,” lanjutnya.
DPP GPM berpandangan bahwa percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan momentum penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. DPR RI perlu membuktikan bahwa aspirasi publik dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret melalui proses legislasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan bangsa.
Di akhir pernyataannya, Alexander berharap seluruh anggota DPR RI dapat menjaga komitmen politik yang telah dibangun bersama pemerintah agar RUU Perampasan Aset segera memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna terdekat.
“Kami berharap proses ini dapat dituntaskan dengan baik. Jangan sampai momentum yang sudah terbentuk kembali kehilangan arah. Rakyat tidak hanya membutuhkan janji pemberantasan korupsi, tetapi juga keberanian politik dan produk hukum yang dapat memberikan hasil nyata. Kami mengapresiasi peran Pak Sufmi Dasco Ahmad dan berharap semangat pengawalan legislasi seperti ini terus dipertahankan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara,” tutup Alexander Manurung. (Red)


































