GHARIS Dukung Yusril Ihza Mahendra Jadi Wapres Pengganti, Yakin Mampu Bantu Presiden Bangun Keharmonisan Bernegara Batam Ukir Prestasi di Tingkat Nasional, Erlita Perkuat Gerakan Gemar Makan Ikan LMB Kepri Siapkan Advokasi Dugaan PHK Sepihak Eks Karyawan Outsourcing Perusahaan Leasing di Batam Dewi Ansar Kukuhkan Pengurus YKI Natuna, Perkuat Edukasi dan Pencegahan Kanker Wagub Nyanyang Hadiri Festival Seni Bela Diri Kepri 2026, Dimeriahkan Pertunjukan Bela Diri Shaolin hingga Pertunjukan Kembang Api Amsakar Gesa Perbaikan Jalan Trans Barelang-Tanjung Banun, Pastikan Akses Warga Lancar

Aceh

Banjir Mulai Melanda Sejumlah Wilayah Aceh, TM Al Azmi Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi: Jangan Sampai Terulang Seperti Tahun Lalu!

badge-check


 Banjir Mulai Melanda Sejumlah Wilayah Aceh, TM Al Azmi Minta Pemerintah Perkuat Mitigasi: Jangan Sampai Terulang Seperti Tahun Lalu! Perbesar

Askaranews.com. Aceh-Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, termasuk Kabupaten Pidie, Aceh Barat,Aceh barat daya , gayo lues dan aceh tamiang menjadi perhatian serius. Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota diminta meningkatkan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana agar dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dapat dicegah. Senin/16/11/26

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) pada 15 November 2026, banjir di Aceh Tamiang 5.088 jiwa mengungsi yang tersebar di delapan kecamatan.

Tokoh Muda Aceh Teuku Muhammad Al Azmi Yang juga Nakhoda Prima DMI Langsa, meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika banjir sudah terjadi, tetapi juga harus memperkuat upaya pencegahan dan mitigasi sejak dini.

Menurutnya, pengalaman bencana banjir tahun lalu harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kebijakan. Jangan sampai masyarakat kembali menghadapi penderitaan, kehilangan tempat tinggal, kerusakan fasilitas umum, hingga terganggunya aktivitas ekonomi akibat penanganan yang tidak maksimal.

Ia juga menyoroti langkah Pemerintah Aceh yang telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Penetapan tersebut harus diikuti dengan tindakan nyata dan kesiapan seluruh instansi terkait di lapangan.

“ Kami mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh yang telah menetapkan status siaga darurat bencana hingga Januari 2027. Namun, yang paling penting adalah bagaimana status tersebut diterjemahkan menjadi langkah konkret. Jangan hanya sebatas keputusan administratif, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Al Azmi.

Ia meminta pemerintah segera memperkuat sejumlah langkah mitigasi, di antaranya normalisasi sungai, pembersihan saluran drainase, pemeriksaan tanggul, pemetaan kawasan rawan banjir, serta memastikan kesiapan jalur evakuasi dan lokasi pengungsian.

Selain itu, koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BPBA, BPBD, TNI, Polri, dan instansi terkait harus ditingkatkan. Sistem peringatan dini juga perlu dipastikan berfungsi dengan baik agar masyarakat memperoleh informasi lebih cepat ketika potensi banjir meningkat.

“Jangan menunggu air semakin tinggi baru bergerak. Pemerintah harus hadir sebelum bencana membesar. Kita tidak ingin Aceh kembali mengalami situasi seperti tahun lalu. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Tm Al Azmi juga mengingatkan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi banjir, tetapi harus berkelanjutan melalui perencanaan, pengawasan lingkungan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan evaluasi terhadap wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa mitigasi bencana harus menjadi prioritas jangka panjang, bukan hanya dilakukan ketika musim hujan tiba. Persoalan tata kelola lingkungan, kondisi daerah aliran sungai, infrastruktur pengendali banjir, dan sistem drainase harus mendapatkan perhatian serius.

Ia berharap pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut, termasuk memastikan dukungan anggaran, personel, peralatan, dan logistik tersedia untuk menghadapi kemungkinan bencana selama musim penghujan.

Selain itu, pemerintah harus memastikan kesiapan posko bencana, tempat pengungsian, tenaga medis, kebutuhan pangan, air bersih, obat-obatan, serta perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Jangan sampai kita terlambat mengambil langkah. Banjir yang sudah terjadi di sejumlah daerah harus menjadi peringatan bagi kita semua. Pemerintah harus bergerak cepat, memperkuat mitigasi, dan memastikan masyarakat terlindungi. Aceh tidak boleh kembali berduka seperti tahun lalu,”

Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman banjir besar tahun lalu seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Aceh.

“Harapan kita sederhana, jangan biarkan masyarakat Aceh kembali mengalami penderitaan seperti tahun lalu. Pemerintah harus lebih siap, lebih cepat, dan lebih serius. Jangan hanya tanggap ketika bencana terjadi, tetapi harus kuat dalam pencegahan,” tutup Teuku Muhammad Al Azmi.

Penulis : TM. Al-Azmi
Editor   : Redaksi

Baca Lainnya

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

15 November 2026 - 06:00 WIB

Pererat Silaturahmi dan Rawat Tradisi, Alumni FISIP USK Gelar Maulid Nabi dengan Sajian Khas Aceh Kuah Laot

14 November 2026 - 17:01 WIB

Persiapan Penilaian Adipura 2026, Pemko Banda Aceh Gelar Rapat Koordinasi

31 Oktober 2026 - 19:56 WIB

Sembilan Pemuda Terbaik Banda Aceh Resmi Dinobatkan Sebagai Pemuda Pelopor 2026

31 Oktober 2026 - 19:53 WIB

Sukseskan Layanan JKN, DPP dr. Leni Afriani, M.K.T Bersama BPJS Kesehatan Langsa Jaring 36 Pasien PRB Lewat Mentoring Spesialis

16 Oktober 2026 - 04:34 WIB

Trending di Aceh