GHARIS Dukung Yusril Ihza Mahendra Jadi Wapres Pengganti, Yakin Mampu Bantu Presiden Bangun Keharmonisan Bernegara Batam Ukir Prestasi di Tingkat Nasional, Erlita Perkuat Gerakan Gemar Makan Ikan LMB Kepri Siapkan Advokasi Dugaan PHK Sepihak Eks Karyawan Outsourcing Perusahaan Leasing di Batam Dewi Ansar Kukuhkan Pengurus YKI Natuna, Perkuat Edukasi dan Pencegahan Kanker Wagub Nyanyang Hadiri Festival Seni Bela Diri Kepri 2026, Dimeriahkan Pertunjukan Bela Diri Shaolin hingga Pertunjukan Kembang Api Amsakar Gesa Perbaikan Jalan Trans Barelang-Tanjung Banun, Pastikan Akses Warga Lancar

Nasional

Panggung politik nasional diguncang oleh sebuah keputusan monumental.  

badge-check


 Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani pada Kamis, 12 November 2026. Perbesar

Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR RI, Ahmad Muzani pada Kamis, 12 November 2026.

Askaranews.com. Jakarta-Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 12 November 2026.

Langkah dramatis ini diambil di tengah eskalasi dinamika ketatanegaraan yang kian memanas, menyusul pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh 120 anggota DPR sehari sebelumnya.

Kehadiran Gibran di Senayan yang berlangsung singkat sekitar 20 menit tersebut langsung dikonfirmasi oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.   Dalam keterangan persnya, Muzani memaparkan secara rinci substansi pertemuan tertutup antara jajaran pimpinan MPR dan sang Wakil Presiden.

“Pertemuan berlangsung kurang lebih 20 menit dan dalam pertemuan tersebut Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami semua, sebagai pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Ahmad Muzani kepada awak media di kompleks MPR RI, Jakarta pada Kamis, 12 November 2026.

Muzani juga menambahkan bahwa dokumen krusial tersebut identik dengan salinan yang telah diserahkan terlebih dahulu kepada Kepala Negara.

“Surat yang sama, menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” imbuhnya.

Ahmad Muzani: Gibran Minta MPR Segera Proses Surat Pengunduran Dirinya

Gelombang keputusan politik ini menuntut respons cepat dari lembaga legislatif tertinggi negara.

Menanggapi penyerahan tersebut, Ahmad Muzani membeberkan bahwa Gibran secara tegas mendesak agar lembaganya tidak menunda-nunda penanganan administratif maupun substansial atas surat pengunduran diri tersebut.

“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut,” ungkap Muzani menegaskan urgensi yang disampaikan oleh Gibran.

Sebagai tindak lanjut atas desakan tersebut, pimpinan MPR bergerak cepat dengan mengagendakan konsolidasi internal secara maraton.

Rapat pimpinan langsung digelar hari ini untuk merumuskan tahapan operasional selanjutnya sebelum melibatkan seluruh elemen fraksi di parlemen.

“Hari ini, pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” imbuhnya.

“Sehingga, MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” sambungnya.

Tenggat Waktu Konstitusional dan Mekanisme Penggantian

Di tengah situasi politik yang berada di titik krusial ini, MPR dihadapkan pada batas waktu yang sangat ketat sesuai dengan koridor konstitusi yang berlaku.

Berdasarkan regulasi ketatanegaraan, MPR memiliki rentang waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri resmi diterima untuk menetapkan seorang wakil presiden definitif yang baru.

“Sejak sekarang, MPR memiliki waktu 60 hari untuk mempersiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan, kami mohon doa, dukungan dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia agar proses demokratisasi ini berjalan dengan baik dan peristiwa ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita,” jelas Muzani dengan nada penuh kehati-hatian.

Sementara itu, roda eksekutif juga harus bergerak dalam koridor waktu yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo Subianto nantinya memiliki jendela waktu selama 14 hari terhitung sejak menerima surat permintaan resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama kandidat calon wakil presiden pengganti ke lembaga legislatif.

“Batas waktu Presiden memberikan dua nama sejak dikeluarkan surat permintaan dari MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden itu 14 hari,” terang Muzani menutup keterangannya.

Peristiwa bersejarah ini tidak hanya menandai babak baru dalam peta kekuasaan nasional, tetapi juga menguji ketahanan institusional Indonesia dalam merespons turbulensi politik tingkat tinggi secara konstitusional, damai, dan bermartabat. (Red)

Baca Lainnya

Apresiasi Peraih Medali Porprov Kepri, Batam Pertahankan Tradisi Juara

18 November 2026 - 16:06 WIB

DPP GPM Apresiasi Sufmi Dasco Ahmad Atas Progres Ruu Perampasan Aset, Alexander Manurung: Dpr Masih Membutuhkan Sosok Debottlenecking di Parlemen

18 November 2026 - 13:44 WIB

DPP GPM Tolak Wacana Sufmi Dasco Ahmad Menjadi Wakil Presiden, Dinilai Lebih Dibutuhkan Prabowo di Parlemen

16 November 2026 - 13:38 WIB

Ketum LAM Batam: Gedung LAM Batam bergema dengan GURINDAM 12 dan LANGGAM MELAYU oleh Gen-Z

16 November 2026 - 13:26 WIB

Lewat Lima Konsensus, Gabungan Organisasi Mahasiswa Solid Dukung Dasco sebagai Wakil Presiden

16 November 2026 - 10:55 WIB

Trending di Nasional