Askaranews.com. Kota Tanjungpinang-Pemerintah Kota Tanjungpinang akan mengembangkan kawasan Senggarang dan Kampung Bugis sebagai pusat ekonomi baru mulai 2027. Kedua kawasan itu dipilih karena masih memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, berbeda dengan kawasan kota lama yang ruangnya semakin terbatas.
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, Senggarang dan Kampung Bugis masih memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Kondisi ini berbeda dengan kawasan kota lama yang kini menghadapi keterbatasan ruang.
“Mulai tahun depan kawasan Senggarang dan Kampung Bugis akan kita jadikan kawasan pusat ekonomi baru,” kata Lis saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) VIII DPD Realestat Indonesia (REI) Kepulauan Riau di Aston Hotel Tanjungpinang, Rabu (4/11/2026).
Menurut Lis, pengembangan kawasan tersebut akan didukung sejumlah rencana pembangunan fasilitas pendidikan dan olahraga. Di antaranya Sekolah Rakyat, sekolah terintegrasi, gedung olahraga (GOR), serta stadion yang direncanakan dengan dukungan pemerintah pusat.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan mendorong aktivitas masyarakat sekaligus membuka peluang usaha baru. Sektor perdagangan, jasa, transportasi, kuliner, hingga properti berpotensi berkembang seiring tumbuhnya kawasan tersebut.
Di Senggarang, Pemko juga mengembangkan kawasan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih. Kawasan itu diarahkan agar terintegrasi dengan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
Lis berharap pengembangan kawasan baru tersebut mendapat dukungan pelaku usaha properti, termasuk anggota REI Kepri. Keterlibatan pengembang dibutuhkan untuk mendukung investasi, menyediakan hunian, serta membangun kawasan yang dapat menggerakkan perekonomian daerah.
Ketua DPD REI Kepri Deni Afrianto menjelaskan, organisasinya memiliki 68 perusahaan anggota yang beroperasi di Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. REI Kepri juga mulai memperluas jangkauan hingga Kabupaten Natuna. Pembangunan rumah subsidi di daerah itu direncanakan mulai pada 2027.
“Perluasan wilayah kerja itu adalah upaya kami sebagai pengembang untuk mendukung penyediaan hunian sekaligus mendorong pembangunan daerah di Kepri,” ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP REI Raymond Ardan Arfandy menyampaikan, pengembang memiliki kapasitas untuk menyediakan hunian bagi masyarakat. Namun, realisasi pembangunan masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama kepastian lahan, pembiayaan, dan kesesuaian proyek dengan kebutuhan masyarakat.
Raymond mendorong pemerintah daerah dan pengembang memperkuat pendataan kebutuhan hunian, mulai dari jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah hingga kemampuan mereka membayar cicilan.
“Data itu diperlukan sebagai dasar penyusunan perencanaan perumahan jangka panjang agar pembangunan lebih tepat sasaran,” sebutnya. (Red)
