Askaranews.com. Dompak-Sebuah inovasi berupa Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset, Keuangan dan Database Kendaraan (SIMAKDARA) Provinsi Kepulauan Riau diluncurkan, Kamis (22/10/2026).
Inovasi secara simbolis diresmikan oleh Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dalam kegiatan peluncuran Aplikasi SIMAKDARA digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
SIMAKDARA merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan Suharyanto, Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Aplikasi ini di antaranya mendukung tertib administrasi, khususnya dalam memastikan transparansi siklus pencatatan aset, serta akuntabalitas belanja barang dan jasa secara teritegrasi.
Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa transformasi digital tidak sekadar menghadirkan aplikasi baru, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN).
“Digitalisasi pemerintah bukan hanya tentang menghadirkan aplikasi baru. Digitalisasi adalah tentang mengubah niat kita, cara kerja, pandangan kita, bagaimana meningkatkan disiplin kita,” tegasnya.
Menurut Nyanyang, SIMAKDARA diharapkan bisa mempermudah pemantauan pekerjaan, mempercepat proses administrasi, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang terintegrasi.
“Inovasi ini diharapkan bisa memperkuat digitalisasi dan meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan,” harapnya.
Nyanyang pun menekankan lima perubahan penting melalui digitalisasi, yakni meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, koordinasi antarlembaga dan kualitas pelayanan publik.
“Aplikasi akan membuat dan memberikan manfaat apabila benar-benar didukung, digunakan dengan sumber daya manusia,” ujarnya.
Nyanyang juga meminta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau mendukung tata kelola aplikasi serta memastikan pengelolaan data berjalan dengan baik.
“Menurut saya pemanfaatan teknologi harus diiringi kesiapan operator dan koordinasi antarperangkat daerah,” jelasnya.
Nyanyang juga turut mendorong evaluasi berkala pada aplikasi, seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan keamanan data, serta penyempurnaan sistem sesuai kebutuhan pengguna.
“Jangan kita memiliki aplikasi yang canggih tetapi masih bekerja dengan pola pikir yang lama,” tegasnya lagi.
Nyanyang berharap SIMAKDARA menjadi salah satu instrumen pendukung reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, transparan dan akuntabel.
“Keberhasilan transformasi digital harus diukur dari manfaat yang nyata yang dirasakan oleh pelayanan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau,” tutupnya. (Red)
