Menu

Mode Gelap
Eks Ketua BEM UGM Temukan Alat Pelacak di Kendaraannya Usai Aksi Massa, Dugaan Pengintaian Jadi Sorotan Kemilau Nusantara Kepri 2026, Paduan Gerak Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Riau Hadiri Kemilau Nusantara Kepri 2026, Raja Ariza Tekankan Peran Budaya bagi Ekonomi Daerah Sinergi Forkopimcam Kawal Pemilihan RT se-Kecamatan Tanjungpinang Timur ANCAMAN YANG DIABAIKAN, KEHANCURAN YANG MENUNGGU: REFLEKSI ATAS KONDISI BANGSA HARI INI Ustaz Abdil Muhadir dan Veve Zulfikar Bakal Meriahkan Tablig Akbar Tahun Baru Islam di Batam

Batam

Ruslan Sinaga: “Jangan Biarkan PAD Parkir Jadi Bancakan Oknum”

badge-check


 Ruslan Sinaga: “Jangan Biarkan PAD Parkir Jadi Bancakan Oknum” Perbesar

AskaraNews.com,Batam-Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, Ruslan Sinaga, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Batam dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum.

Menurutnya, rendahnya setoran parkir dibandingkan potensi riil di lapangan bukan lagi persoalan teknis, melainkan indikasi lemahnya pengawasan yang tidak bisa ditoleransi.

Setiap hari kendaraan memadati Batam dan Parkir di mana-mana penuh, tapi setoran ke kas daerah tidak mencerminkan kondisi itu. Ini logika sederhana dan Kalau pendapatan tidak naik, berarti ada yang bocor,” tegas Ruslan.

,Ia menilai alasan klasik seperti target tak tercapai atau kendala lapangan tidak bisa lagi dijadikan tameng. Dengan ratusan titik parkir aktif, mustahil setoran hanya berkisar puluhan ribu rupiah per titik per hari jika sistem berjalan normal.

Jangan sampai PAD parkir ini jadi bancakan oknum. Kalau pengawasan lemah, itu tanggung jawab pimpinan. Kalau tidak mampu mengendalikan sistem, lebih baik mundur atau diganti,” katanya lugas.

Ruslan juga menyinggung pentingnya keberanian pimpinan untuk melakukan audit internal terbuka, termasuk mengevaluasi kinerja UPT Parkir, koordinator lapangan, hingga mekanisme setoran manual yang dinilai rawan manipulasi.

Kita tidak ingin ada istilah uang parkir ‘dimakan hantu’. Hantu itu tidak ada dalam sistem keuangan daerah. Yang ada adalah kelalaian atau permainan. Ini harus dibongkar,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebocoran PAD bukan sekadar angka, melainkan menyangkut hak masyarakat atas pembangunan. Setiap rupiah yang tidak masuk kas daerah berarti mengurangi anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.

Ruslan memastikan Komisi II akan terus menekan agar dilakukan pembenahan menyeluruh, termasuk mendorong digitalisasi penuh sistem parkir dan transparansi data setoran harian.

“Ini bukan soal menyerang pribadi. Ini soal tanggung jawab jabatan. Kalau dalam waktu dekat tidak ada perbaikan signifikan, kami tidak ragu merekomendasikan evaluasi jabatan. PAD adalah hak rakyat, bukan ruang abu-abu untuk dimainkan,” pungkasnya. (red)

Baca Lainnya

Ustaz Abdil Muhadir dan Veve Zulfikar Bakal Meriahkan Tablig Akbar Tahun Baru Islam di Batam

14 Juni 2026 - 08:33 WIB

GNTL Batam: Tingginya Kasus HIV Harus Jadi Alarm Serius, Pemko Diminta Perkuat Ketahanan Keluarga dan Perlindungan Generasi Muda

13 Juni 2026 - 01:05 WIB

Pemkab Bintan Sosialisasikan Program BSRTLH 2026, 44 Unit Rumah Siap Direhabilitasi

13 Juni 2026 - 00:23 WIB

Kodaeral IV Batam Gagalkan Kiriman Sabu Ekstasi Rp 1, 9 Miliar dari Malaysia

12 Juni 2026 - 20:12 WIB

BP Batam dan Koarmada I Bahas Penguatan Keamanan Pelabuhan Berbasis AI dan Manajemen Risiko Terintegrasi

12 Juni 2026 - 15:23 WIB

Trending di Batam