AskaraNews.com,Kota Banjar-Di balik gemerlap seremoni dan angka “23” yang menghiasi sudut kota, sebuah kritik tajam lahir dari rahim gerakan mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Kota Banjar memperingati Hari Jadi Kota Banjar dengan sebuah tamparan keras bagi para pemangku kebijakan: Sudahkah rakyat benar-benar berdaulat, atau hanya menjadi penonton di tanah sendiri?
Mengusung tema perlawanan intelektual “Banjar Berbenah, Rakyat Berdaulat!”, BEM PTNU menegaskan bahwa usia 23 tahun bukan lagi masa untuk “belajar,” melainkan masa pembuktian janji kesejahteraan yang selama ini dianggap masih mengambang di awang-awang.
*Pembangunan Fisik: Hanya Kosmetik?
Aktivis BEM PTNU Kota Banjar, Sandi Mardiana Putra, menguliti realitas pembangunan yang selama ini dibanggakan pemerintah. Baginya, kemajuan infrastruktur seringkali hanyalah “kosmetik” yang menutupi luka kemiskinan di akar rumput.
“Dua puluh tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk mendewasakan sebuah daerah. Namun, pembangunan hari ini nampak kehilangan ruhnya. Jangan sampai kita terjebak dalam pemujaan terhadap estetika gedung dan taman, sementara hak-hak dasar rakyat kecil masih terabaikan di pinggiran desa,” tegas Sandi dalam orasinya.
Tiga Catatan Merah untuk Pemerintah
BEM PTNU tidak hanya melempar kritik tanpa arah. Mereka merumuskan tiga poin krusial yang dianggap sebagai kegagalan sistemik yang harus segera didekonstruksi oleh pemerintah daerah:
1. Diktat Ekonomi Marhaen: Menuntut pergeseran paradigma pembangunan dari yang pro-kapitalis menuju pemberdayaan nyata bagi kaum marhaen dan pelaku ekonomi kecil. BEM PTNU menilai ekonomi akar rumput seringkali hanya dijadikan komoditas politik tanpa dukungan kebijakan yang konkret.
2. Diskriminasi Layanan Publik: Mendesak penghapusan sekat-sekat aksesibilitas. Pendidikan dan kesehatan berkualitas bukan merupakan hak istimewa (privilese) segelintir orang, melainkan kewajiban mutlak negara yang harus dirasakan tanpa tebang pilih.
3. Monopoli Kebijakan: Menggugat ruang partisipasi yang selama ini dianggap hanya formalitas. Mereka mendesak dibukanya pintu dialog strategis di mana pemuda tidak hanya dijadikan objek foto, tapi subjek penentu arah kebijakan daerah.
Kota, Memanusiakan Warga
Sandi Mardiana Putra menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kedaulatan rakyat tidak bisa dibeli dengan jargon-jargon saat kampanye atau spanduk ulang tahun kota.
“Maju itu bukan soal berapa banyak aspal yang digelar, tapi soal seberapa manusiawi kita memperlakukan warga. Kita butuh restorasi kedaulatan. Jika pembangunan tidak berpihak pada kaum marhaen, maka kedaulatan rakyat hanyalah slogan usang yang tidak punya nyawa,” pungkasnya.
BEM PTNU Kota Banjar menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk berhenti menjadi pengamat yang pasif. Mereka mengajak warga untuk menjadi pengawal yang garang agar roda pemerintahan tetap berjalan di atas rel kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit.
