AskaraNews.com-Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam membentuk tim task force untuk mengkaji ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan air bersih dengan PT Moya Indonesia.
Badan Pengusahaan (BP) Batam membentuk tim task force untuk mengkaji ulang Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan air bersih dengan PT Moya Indonesia.
Langkah ini diambil menyusul masih maraknya gangguan suplai air di sejumlah wilayah di Batam, yang masuk dalam kategori stress area.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan pembentukan tim tersebut merupakan hasil rapat pimpinan yang dipimpin langsung Kepala BP Batam Amasakar Achmad.
Tim ini diketuai Denny Tondano, dengan Iyus Rusmana sebagai Wakil Ketua I dan Fesly Abadi Paranoan sebagai Wakil Ketua II, serta melibatkan seluruh unit kerja terkait.
“Kami sepakat membentuk tim task force untuk mengkaji kembali PKS dengan PT Moya, supaya lebih jelas, detail, dan menjawab persoalan yang terjadi di lapangan,” kata Tuty, sapaannya.
Ia mengatakan dari hasil kajian awal, BP Batam menemukan sejumlah kekurangan dalam PKS yang dinilai perlu segera diperbaiki melalui amandemen.
Amandemen tersebut akan difokuskan pada permasalahan aktual, baik di sisi hulu maupun hilir.
Di bagian hulu, persoalan utama meliputi kondisi waduk, eceng gondok, dan kualitas air. Sementara di sisi hilir, perhatian diarahkan pada jaringan pipa, distribusi air, serta pembangunan infrastruktur pendukung.
“Amandemen ini kami targetkan bisa dilakukan tahun ini, tentunya dengan mengacu pada permasalahan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Namun demikian, proses amandemen PKS ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
BP Batam masih harus melakukan pembahasan mendalam serta berkoordinasi dengan BPK, BPKP, dan Kejaksaan, agar seluruh kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan koridor hukum.
Tuty mengungkapkan, saat ini terdapat 18 wilayah stress area yang mengalami gangguan suplai air, baik berupa aliran kecil, distribusi terbatas, hingga mati total di jam-jam tertentu.
Beberapa wilayah seperti Tanjung Sengkuang dan Batu Merah telah dilakukan rekayasa jaringan air.
Namun, karena berada pada jalur distribusi yang sama dengan wilayah lain seperti Nagoya dan Bengkong, rekayasa tersebut turut berdampak pada penurunan debit air di kawasan tersebut.
“Tantangannya adalah bagaimana semua wilayah tetap mendapatkan air, meskipun dengan keterbatasan debit,” katanya.
Tahun ini, BP Batam hanya memiliki anggaran Rp141 miliar untuk mengerjakan sembilan proyek air bersih. Itu baru mencakup setengah dari total stress area.
Sementara sembilan wilayah lainnya masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Karena itu, BP Batam tengah membahas skema kerja sama dengan PT Moya agar proyek di 18 stress area bisa mulai dikerjakan pada tahun ini, dengan pembagian tanggung jawab 50 persen BP Batam dan 50 persen PT Moya.
“Harapannya, semua proyek bisa mulai berjalan tahun ini, walaupun penyelesaiannya mungkin ada yang berlanjut hingga tahun depan,” ujarnya.
Untuk penanganan jangka pendek, BP Batam melakukan sejumlah langkah mitigasi. Mulai dari rekayasa jaringan air, flushing pipa, hingga pemasangan logger untuk mengatur aliran air ke kawasan perumahan.
Di wilayah Bengkong, misalnya, ditemukan tiga titik sumbatan pipa yang menyebabkan aliran air tidak lancar dan harus ditangani dengan flushing.
Sementara untuk wilayah yang belum bisa direkayasa, BP Batam mengandalkan distribusi air melalui truk tangki, dengan koordinasi langsung bersama RT, RW, lurah, camat, hingga aparat kepolisian setempat.
“Kami tidak lagi mengandalkan pemesanan lewat call center. Untuk 18 wilayah ini, distribusi air dilakukan berbasis data kebutuhan RT dan RW,” tutur Ariastuty.
Saat ini, BP Batam memiliki 15 unit truk tangki dan menambah 10 unit sewaan, meski jumlah tersebut masih dinilai kurang dan akan terus ditambah sesuai kebutuhan.
Untuk solusi jangka panjang, BP Batam tengah membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sei Ladi berkapasitas 50 liter per detik untuk wilayah Tanjung Uma. Proyek ini telah dimulai sejak Desember 2025 dan ditargetkan selesai Agustus 2026.
Sementara proyek untuk wilayah Tanjung Sengkuang, Batu Merah, dan Bengkong akan dilelang pada Februari 2026 dan mulai dikerjakan pada Maret, dengan estimasi penyelesaian 3–4 bulan.
“Tujuan utama kami satu, memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air bersih yang layak,” tegas Ariastuty.
Dengan langkah-langkah tersebut, BP Batam berharap permasalahan air bersih di Batam dapat tertangani secara bertahap, sekaligus memperbaiki tata kelola kerja sama agar lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat.
