PB SEPMI: Jangan Jadikan Anak Korban Pertarungan Politik, Reza Firdaus Dukung Komitmen Dasco Perkuat Perlindungan Anak Risko Hardi Terpilih Aklamasi Pimpin PII Maluku Utara Buka Turnamen Voli Perpat, Amsakar: Batam Maju Berkat Kebersamaan Gelar Webinar International Hari Pahlawan, FORMAD dan IMPAS Aceh Jakarta Raya Dorong Pemuda Rawat Nalar Kebangsaan Sinergi untuk Daerah Menuju Indonesia Maju GHARIS Dukung Yusril Ihza Mahendra Jadi Wapres Pengganti, Yakin Mampu Bantu Presiden Bangun Keharmonisan Bernegara Batam Ukir Prestasi di Tingkat Nasional, Erlita Perkuat Gerakan Gemar Makan Ikan

Batam

Dorongan Otonomi Khusus Ekonomi Batam Menguat, Peran Pemerintah dan DPR Dinilai Krusial

badge-check


 Dedy Wahyudi Hasibuan Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM, Perbesar

Dedy Wahyudi Hasibuan Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM,

AskaraNews.Com. Jakarta-Permasalahan tata kelola kawasan industri di Batam kembali menjadi sorotan menyusul temuan ketidaksinkronan data yang berpotensi memicu kebocoran penerimaan negara. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya integrasi pengawasan serta kompleksitas kelembagaan yang belum berjalan efektif.

 

Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM, Dedy Wahyudi Hasibuan, menilai persoalan Batam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural. Ia menyebut adanya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya pengawasan sebagai faktor utama yang memperlemah akuntabilitas pengelolaan Kawasan. Tuturnya via pers rilisnya pada Sabtu, 11 April 2026 yang dikirim media

 

Menurutnya, kondisi ini dapat dipahami dalam perspektif kapitalisme semu, di mana institusi terlihat kuat secara formal, namun tidak efektif dalam praktik. Situasi tersebut membuka ruang bagi praktik moral hazard dan rent-seeking atau pemburu rente yang berpotensi merugikan keuangan negara.

 

“Ketika kewenangan tidak jelas dan pengawasan lemah, ruang pemburu rente menjadi terbuka. Ini berbahaya bagi iklim investasi dan penerimaan negara,” ujarnya.

 

Ia menegaskan pentingnya penegasan otonomi khusus Batam di bidang ekonomi agar kebijakan seperti FTZ, KEK, dan PSN tidak saling tumpang tindih. Selain itu, pembentukan pengawasan independen yang melibatkan akademisi dan masyarakat sipil dinilai penting untuk memperkuat kontrol yang objektif.

 

Integrasi pengawasan eksternal oleh lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ombudsman Republik Indonesia, serta peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VI dan pemerintah pusat juga dinilai krusial dalam memastikan reformasi berjalan efektif.

 

Di sisi lain, penguatan penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia diperlukan untuk mencegah dan menindak potensi kerugian negara.

 

Dedy menegaskan bahwa tanpa reformasi menyeluruh, potensi Batam sebagai kawasan strategis tidak akan optimal dan justru berisiko terus dibayangi praktik inefisiensi dan penyimpangan.

Baca Lainnya

PB SEPMI: Jangan Jadikan Anak Korban Pertarungan Politik, Reza Firdaus Dukung Komitmen Dasco Perkuat Perlindungan Anak

22 November 2026 - 19:42 WIB

Buka Turnamen Voli Perpat, Amsakar: Batam Maju Berkat Kebersamaan

22 November 2026 - 14:48 WIB

Gelar Webinar International Hari Pahlawan, FORMAD dan IMPAS Aceh Jakarta Raya Dorong Pemuda Rawat Nalar Kebangsaan Sinergi untuk Daerah Menuju Indonesia Maju

22 November 2026 - 14:37 WIB

Batam Ukir Prestasi di Tingkat Nasional, Erlita Perkuat Gerakan Gemar Makan Ikan

22 November 2026 - 12:00 WIB

LMB Kepri Siapkan Advokasi Dugaan PHK Sepihak Eks Karyawan Outsourcing Perusahaan Leasing di Batam

22 November 2026 - 01:45 WIB

Trending di Batam